GP Ansor Datangi DPRD Kota Probolinggo, Soroti Honor Guru Ngaji dan BOSDA

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - GP Ansor Kota Probolinggo menggelar audiensi bersama DPRD Kota Probolinggo, guna membahas berbagai persoalan terkait kesejahteraan guru swasta dan guru ngaji.

Terutama menyangkut Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta besaran honor yang dinilai mengalami penurunan.

Baca Juga

Ditetapkan Tersangka, Ini Ancaman Pidana Guru Ngaji Probolinggo Yang Banting Santrinya

Ketua GP Ansor Kota Probolinggo, Salamul Huda, menyampaikan bahwa pihaknya hadir untuk menyuarakan aspirasi para guru yang selama ini dinilai masih belum mendapatkan perhatian maksimal.

Sebagai organisasi masyarakat, pihaknya membawa amanah untuk menyampaikan aspirasi guru kepada DPRD sebagai wakil rakyat agar benar-benar memperjuangkan hak-hak mereka.

"Ini murni karena kami melihat kondisi guru yang masih belum sejahtera," ujarnya, pada Rabu, (06/05/2026). 

Baca Juga

Soal Guru Ngaji Banting Santri, Polisi Tegaskan Perlindungan Anak Jadi Prioritas

Ia menilai, kondisi guru saat ini masih jauh dari kata layak secara ekonomi. Bahkan, menurutnya, banyak guru yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan dari profesinya.

Karena itu, GP Ansor menyoroti kebijakan penghapusan BOSDA pada 2025 serta penurunan anggaran honor guru ngaji. Anggaran yang sebelumnya sekitar Rp6 miliar disebut turun menjadi Rp4 miliar, sekaligus mengurangi jumlah penerima dari 500 menjadi 250 orang.

Ansor juga mempertanyakan informasi yang beredar terkait honor guru ngaji sebesar Rp800 ribu.

Baca Juga

Guru Ngaji Yang Hamili Santrinya di Probolinggo Divonis 12 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

“Informasi itu harus jelas dasarnya. Karena di Perwali yang ada, maksimal honor guru ngaji itu Rp500 ribu,” katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya pemerintah kota juga sempat menyampaikan adanya rencana peningkatan insentif guru ngaji, namun hingga kini masih menjadi perhatian.

“Dulu ada janji dari Wali Kota terkait peningkatan insentif guru ngaji,” ujarnya.

Baca Juga

Oknum Guru Ngaji di Probolinggo Yang Cabuli Santrinya Dituntut 12 Tahun Penjara

Selain itu, GP Ansor juga menyoroti perubahan aturan tambahan penghasilan bagi guru swasta yang sebelumnya bisa diterima setelah dua tahun masa kerja, kini berubah menjadi lima tahun sesuai Perwali Nomor 35 Tahun 2025.

“Perubahan ini tentu berdampak bagi guru-guru di lapangan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Probolinggo menyatakan komitmennya untuk mengawal kembali kebijakan BOSDA dan honor guru ngaji agar dapat masuk dalam pembahasan anggaran perubahan 2026 serta APBD 2027.

Baca Juga

Mengaku Cabuli Santrinya Sebanyak Empat Kali, Oknum Guru Ngaji Didakwa Pasal Berlapis

Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan GP Ansor.

“Kami berterima kasih atas kedatangan GP Ansor yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung terkait persoalan guru ngaji dan guru swasta,” ujarnya.

Ia menegaskan DPRD siap mengawal agar BOSDA kembali diakomodasi dalam anggaran, serta memperjuangkan pengembalian honor guru ngaji seperti sebelumnya.

“Kami sepakat untuk memperjuangkan BOSDA masuk dalam perubahan anggaran 2026 dan APBD 2027. Untuk honor guru ngaji, akan kami upayakan kembali menjadi Rp500 ribu,” jelasnya.

Namun demikian, DPRD juga menyampaikan adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran bantuan sebelumnya, seperti penerima yang tidak sesuai ketentuan hingga adanya penerimaan berulang.

“Ini menjadi evaluasi agar ke depan penyaluran lebih tepat sasaran,” ungkapnya.

Terkait isu perubahan masa kerja menjadi lima tahun untuk mendapatkan tambahan penghasilan, DPRD menyebut belum ada ketentuan resmi yang mengatur hal tersebut.

“Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan, tidak ada aturan SK yang menyebutkan masa kerja lima tahun. Semua guru sudah memiliki SK dan terdata resmi,” pungkasnya.

Melalui audiensi ini, GP Ansor berharap kebijakan pemerintah daerah ke depan dapat lebih berpihak pada kesejahteraan guru swasta dan guru ngaji yang memiliki peran penting dalam pendidikan masyarakat.

Editor : Arif Ardliyanto