Antisipasi Keamanan Konsumsi, Pengawasan MBG di Sekolah Probolinggo Diperketat

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Probolinggo kini memasuki tahap penguatan pengawasan di tingkat sekolah.

Pemerintah menekankan agar kualitas makanan yang diterima siswa benar-benar terjaga dari sisi kebersihan maupun keamanan konsumsi.

Baca Juga

DPD LSM LIRA Probolinggo Deklarasikan Satgas MBG, Siap Terima Laporan Masyarakat

Hal tersebut mengemuka saat Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke Kota Probolinggo dan meninjau langsung pelaksanaan program di MAN 2 Kota Probolinggo serta SMA Negeri 1 Probolinggo, Jumat (24/04/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli menegaskan bahwa standar pelaksanaan SPPG harus dijaga secara konsisten di semua titik layanan.

“SPPG harus sesuai standar. Kalau ada makanan yang tidak sesuai, kepala sekolah bisa komplain. Bahkan kalau sampai berulang, bisa ditutup,” ujarnya.

Baca Juga

Teriakan Bahagia Anak-anak Sambut Program MBG di Pakuniran

Ia juga menyoroti pentingnya peran sekolah sebagai garda terdepan dalam memastikan makanan yang diterima siswa aman dikonsumsi.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya berhenti pada penyedia, tetapi juga pada penerima di lapangan.
Namun, ia mengingatkan agar mekanisme pelaporan tetap mengikuti jalur yang tepat.

“Kalau ada masalah, sampaikan lewat sekolah. Jangan langsung diviralkan tanpa kejelasan,” tambahnya.

Baca Juga

Berikan Pelayanan MBG, Polres Probolinggo Perketat Pengawasan Sajian

Sementara itu, Pemerintah Kota Probolinggo melalui Wali Kota Probolinggo Wali Kota Probolinggo menegaskan bahwa sistem pengawasan di sekolah kini diperkuat dengan pembentukan tim penerima makanan di setiap satuan pendidikan.

Tim tersebut bertugas melakukan pemeriksaan awal terhadap makanan yang datang dari SPPG sebelum dibagikan kepada siswa.

“Kita bentuk tim penerima di setiap sekolah dan dilengkapi SOP. Fokusnya untuk mendeteksi sejak awal jika ada makanan yang tidak layak, misalnya bau tidak normal atau tekstur yang berubah,” jelasnya.

Baca Juga

Selain Asupan Makan, Progam MBG di Probolinggo Diakui Juga Mampu Menyerap Tenaga Kerja

Ia menambahkan, sekolah juga diberikan kewenangan untuk menolak distribusi makanan jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian standar.

“Kalau ada tanda-tanda tidak layak, sekolah bisa langsung menolak di tempat,” tegasnya.

Menurutnya, sistem pelaporan rutin setiap minggu juga diterapkan untuk memantau kualitas pelaksanaan di lapangan. Hingga saat ini, Pemkot menyebut pelaksanaan program berjalan relatif aman tanpa temuan kasus keracunan.

Baca Juga

Pemkot Probolinggo Siapkan Tiga Titik Lokasi untuk Dapur MBG, Targetkan Puluhan Ribu Penerima

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kejadian. Koordinasi terus kita lakukan dengan sekolah dan dinas terkait,” ujarnya.

Saat ini terdapat 27 SPPG yang telah beroperasi di Kota Probolinggo dan seluruhnya telah mengantongi sertifikat kelayakan dari instansi kesehatan.

Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada tantangan teknis, terutama terkait kesiapan fasilitas dan gedung di beberapa titik layanan yang masih dalam tahap pengembangan.

Program ini juga disebut terus disempurnakan, termasuk pengelolaan limbah makanan yang kini mulai diarahkan untuk pemanfaatan ramah lingkungan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Dengan penguatan sistem di tingkat sekolah, pemerintah berharap pelaksanaan program makan bergizi tidak hanya berjalan, tetapi juga semakin aman, terukur, dan sesuai standar kesehatan yang ditetapkan.

Editor : Arif Ardliyanto