PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Kenaikan harga BBM nonsubsidi yang disebut hampir mencapai 100 persen mulai memberikan tekanan serius terhadap aktivitas nelayan di wilayah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan, Kota Probolinggo.
Di tengah meningkatnya biaya operasional, harga ikan di tingkat pasar dilaporkan belum mengalami kenaikan yang berarti.
Kondisi ini membuat banyak nelayan berada dalam situasi sulit karena pendapatan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melaut.
Seorang pemilik kapal, Santoso Api (40), mengatakan perubahan harga BBM membuat aktivitas melautnya jauh berkurang dibanding beberapa tahun lalu.
“Dulu itu masih bisa melaut enam bulan sekali, sekarang bisa sampai satu atau dua tahun baru berangkat lagi. Harga ikan belum naik, tapi BBM terus naik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut membuat usaha perikanan semakin sulit bertahan.
“Sekarang ini serba berat. Kalau dipaksakan jalan itu sudah tidak masuk hitungan, malah bisa rugi. Hasil melaut juga turun sampai 90 persen,” kata Santoso.
Sementara itu, pihak UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan menyebut kenaikan BBM berdampak langsung pada aktivitas kapal, terutama kapal berukuran di atas 30 Gross Ton (GT) yang tidak lagi mendapatkan subsidi bahan bakar.
Syahbandar PPP Mayangan, Nonot Wijayanto, menjelaskan bahwa kenaikan BBM nonsubsidi terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global yang turut memengaruhi harga energi, termasuk antara Amerika Serikat dan Iran.
“Dengan adanya harga BBM yang cukup signifikan ini, banyak kapal mengurangi kegiatan operasional karena biaya operasional tidak seimbang dengan pendapatan,” ujarnya saat ditemui, Jumat (29/5/2026).
Nonot menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima, harga BBM sebelumnya berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per liter, kemudian naik menjadi sekitar Rp26.000 hingga Rp28.000 per liter.
“Sekitar 30 sampai 40 persen kapal angkut tidak beroperasi. Ada yang tetap jalan, tapi dengan durasi yang lebih pendek dari biasanya,” jelasnya.
Ia menyebut kondisi ini membuat sebagian kapal memilih berhenti sementara dan menunggu perkembangan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, kapal yang masih beroperasi juga harus menyesuaikan pola kerja agar tetap bisa menekan biaya operasional yang meningkat. Salah satunya dengan mengubah sistem pengambilan hasil tangkapan.
“Sekarang kapal angkut tidak lagi keliling seperti dulu, tetapi menunggu muatan penuh dulu baru diambil,” katanya.
Meski biaya operasional naik, harga ikan di pasar masih cenderung stabil. Kondisi ini membuat tekanan di tingkat nelayan semakin terasa karena selisih antara biaya dan pendapatan semakin lebar.
Nonot menambahkan, dampak kenaikan BBM ini tidak hanya terjadi di Probolinggo, tetapi juga dirasakan di berbagai wilayah pesisir lain di Indonesia. Aspirasi nelayan telah disampaikan ke instansi terkait, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Hingga kini, para pelaku usaha perikanan masih berharap adanya kebijakan lanjutan yang dapat menyeimbangkan kembali kondisi operasional di tengah tingginya harga BBM nonsubsidi.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
