Antisipasi Proyek Mangkrak, PUPR dan DPRD Kota Probolinggo Siapkan Skema Tender 2026

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Probolinggo mulai menyiapkan skema untuk mengantisipasi proyek mangkrak di tahun 2026 ini.

Hal itu dipaparkan PUPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Probolinggo, Senin (2/3/2026). Langkah-langkah teknis untuk memastikan proyek infrastruktur berjalan lancar dan kontraktor berkualitas mulai dibahas.

Kadis PUPR, Setyorini Sayekti, menjelaskan bahwa percepatan peluncuran proyek dilakukan agar kontraktor memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Jadi sebelum menandatangani kontrak, kontraktor wajib menunjukkan 10 persen nilai kontrak ada di rekening. Guna memastikan kemampuan finansial dari para kontraktor. 

"Kami tidak diperbolehkan melakukan kualifikasi berdasarkan aspek keuangan. Tapi kalau sampai terpilih kontraktor yang tidak memiliki modal, tentu akan merepotkan pelaksanaan proyek,” ujarnya.

Proyek strategis 2026 yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, antara lain : perbaikan Jalan Kerinci, Jalan Citarum, Jalan Cokro, rehab Gedung Dewan, perkuatan struktur pujasera Alun-Alun, dan pengerukan lahan untuk Sekolah Rakyat. 

Total anggaran yang dikelola PUPR sekitar Rp 59 miliar. Kemudian untuk metode pengadaan, proyek yang masuk master produk bisa menggunakan e-purchasing, sementara proyek lainnya tetap harus melalui tender. 

“Dalam dua minggu ke depan, perbaikan skema tender akan diserahkan ke PBJ. Semoga semua proyek berjalan lancar,” ucapnya.

Ia menambahkan dua proyek yang mangkrak di tahun sebelumnya. Yakni proyek Gedung Inspektorat akan mendapatkan tambahan pekerjaan di tahun 2027 senilai Rp 4 miliar, sementara proyek Mambaul Ulum dilanjutkan sendiri oleh pengaju karena tidak lagi menggunakan hibah.

Disamping itu,  Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Muchlas Kurniawan, menekankan peran legislatif dalam pengawasan agar proyek tidak mangkrak lagi. 

Menurutnya, jika launching program molor, maka pekerjaan bisa terburu-buru dan berisiko putus kontrak. Pihaknya juga akan mendorong pihak ketiga untuk benar-benar komitmen. 

"Verifikasi faktual harus dilakukan langsung, jangan diwakilkan, kami ingin memastikan yang datang benar-benar pimpinan perusahaan, bukan hanya perwakilan” katanya.

Selain itu, juga mengemuka rencana melakukan studi banding ke Kota Madiun untuk mempelajari skema pelaksanaan proyek yang lebih efektif dan memastikan koordinasi pengawasan dilakukan sejak awal agar kontraktor benar-benar sesuai kualifikasi.

Editor : Arif Ardliyanto