PROBOLINGGO,iNewsProbolinggo.id - Wakil ketua DPRD kota Probolinggo Fernanda Zulkarnain, adukan pembangunan ikon kota yang menelan anggaran milyaran rupiah, yang dibangun Pemerintah Kota ke KPK.
Disisi lain pembangunan untuk masyarakat banyak yang tidak di realisasikan termasuk kebutuhan teman- teman ASN, hal itu diungkapkan Fernanda saat Rapat Koordinasi (Rakor) antara KPK RI dan DPRD kota Probolinggo.Rabu (29/05/24).
"Njenengan nggak perlu ke Paris pak, disini sudah ada menara eifel dan kincir angin belanda, nah itu kok bisa bangun menggunakan APBD nilainya milyaran.
Sedangkan hal-hal yang lebih penting untuk kepentingan masyarakat, terkadang tidak direalisasikan dengan alasan nggak ada anggaran," terangnya kepada KPK.
Fernanda juga membahas tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta mutasi ASN yang tidak sesuai dikarenakan management ASN masih dalam ranah KPK.
"Management ASN kan masuk ranah KPK? setau saya KPK tidak serta merta mengurusi soal uang saja, tapi mutasi Jabatan ASN yang tidak sesuai bisa dilidik KPK," tandasnya.
Sementara Koordinator Supervisi (Korsup) KPK RI Muhammad Nur Aziz mengatakan, terkait masalah TPP dan pembangunan sepanjang itu hasil dari sebuah kesepakatan KPK tidak bisa bebuat apa- apa.
"Hal seburuk apapun kalau hasil kesepakatan artinya sudah diputuskan dan selama tidak melanggar hukum KPK tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.
Lebih lanjut, Roadshow KPK ini bertujuan untuk melakukan pendampingan, dan pendekatan terhadap pemerintah daerah,agar kemudian tata kelola, serta pelayanan publik ini kemudian berjalan dengan sebaik- baiknya.
"fungsi pencegahan sejak dini biar tindak korupsi itu tidak terjadi, maka kami memitigasi terlebih dahulu daripada nantinya kami mencokok orang," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto