Founder Al-Hassanah Foundation Ingatkan Partai Golkar untuk Berhati-hati Memilih Koalisi

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id -  Pengamat Politik pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Najib Salim Attamimi menilai Partai Golkar seyogyanya harus berhati-hati dalam memilih koalisi. Sebab, dinamika politik menjelang pemilihan Presiden dan legislatif 2024 kian menghangat, pasca 
PDI Pejuangan mengumumkan calon presidennya pada 21 April 2023 kemarin. 

Pengumuman resmi 
Capres PDI Perjuangan tersebut, sangat jelas mempengaruhi koalisi-koalisi partai politik yang telah ada saat ini.

Baca Juga

Soroti Pemilu 2019, Gubernur LIRA Jatim Peringatkan KPU Probolinggo Jelang Pilkada 2024

Perlu diketahui tiga 
koalisi besar,  yaitu Partai Nasdem, PKS dan Demokrat. Koalisi 
Indonesia Baru yaitu Partai Golkar, PPP dan PAN serta Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yaitu
 Partai Gerindra dan PKB.

"Kini menghadapi ujian ikatan koalisi diantara mereka,"jelas Founder Al-Hassanah Foundation Probolinggo, Habib Najib Salim Attamimi, dalam siaran tertulisnya, Minggu 30 April 2023.

Menurutnya, PDI Perjuangan dalam perolehan kursi legislatif di Senayan atau DPR RI, sudah melebihi 20 persen hingga dapat mengusung Capres 
sendiri, meski belum memiliki koalisi. 

Baca Juga

Aktif Dalam Pemberitaan Saat Pemilu, Forum Mitra Media Polres Probolinggo Diganjar Penghargaan

Sehingga, sikap PDI Perjuangan dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri  ini
yang konsisten mengusung Capres dari kader partai sendiri.

"Membuat partai berlogo kepala banteng moncong putih ini unggul di sejumlah survai elektabilitas parpol,"tegasnya.

Selain itu masih kata Habib Najib Salim Attamimi, kalau peluang berkoalisi kini terbuka 
dengan PDI Perjuangan, untuk mengisi posisi Cawapresnya.

Baca Juga

Sejarah Pemilu Indonesia Dari Masa ke Masa

Sedangkan koalisi perubahan hingga kini masih tetap konsisten mengusung Capres Anies Baswedan, 
mantan Gubernur DKI.

"Meskipun nama Cawapresnya belum juga diumumkan,"paparnya.

Sementara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berusaha menjaga soliditas dua partai dengan satu formula 
paket.

Baca Juga

Pastikan Petugas TPS Sehat, Polda Jatim Beri Bantuan Kesehatan Gratis

"Prabowo sebagai Capres dan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres,"tegasnya.

Namun koalisi ini 
dibayangi pengalaman buruk sikap politik Partai Gerindra yang berpindah haluan, pasca 
kalah di Pemilu presiden tahun 2019. 

Dimana, Partai Gerindra yang semula menjadi opisisi, berubah 
menjadi pendukung pemerintah dengan Prabowo duduk sebagai Menteri Pertahanan Kabinet 
Gotong Royong.

Baca Juga

Rangkaian Peringatan HPN 2024, PWI Probolinggo Raya Gelar Podcast Pemilu

"Perubahan sikap ini sangat mengecewakan pendukung Prabowo,"tegasnya.

Kubu yang mengalami ‘guncangan’ masih kata Habib Najib Salim Attamimi justru KIB. Karena dua anggotanya yaitu PAN dan PPP.

"Menunjukkan sikap berpaling ke pilihan lain. Padahal lokomotif koalisi ini adalah Partai 
Golkar yang menjadi partai kedua pemenang pemilu 2019 dan telah menetapkan Ketua 
Umumnya sebagai calon Presiden,"katanya.

Namun nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga 
Hartarto, belum cukup meyakinkan kolega koalisinya. 
Apalagi, PPP secara resmi mengumumkan Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai Capres mereka. 

PAN pun 
melalui Ketua Umumnya beberapa kali memberikan sinyal memberikan dukungan kepada 
Ganjar Pranowo. Sikap ini, menurut Founder Al Hassanah Foundation Najib Salim Attamimi, mencederai 
semangat kebersamaan yang seharusnya terbangun dalam koalisi.

“Setidaknya ada komunikasi, 
jangan bertindak tanpa omong dulu dengan rekan koalisinya,” katanya. 

Akibat tidak adanya 
kekompakan diantara anggota koalisi, partai-partai politik memberikan kesan kuat kepada 
publik. Sehingga, mereka tidak konsisten dalam berpolitik. 

“Bukannya memikirkan platform atau 
program untuk menjadi kekuatan koalisi malah sibuk mencari peluang untuk mengamankan 
posisi di tahun 2024,” lanjut Najib yang membandingkan sikap partai di negara-negara Eropa 
dalam berkoalisi. 

Dalam politik, sikap partai-partai yang tidak konsisten ini, berbahaya untuk 
rekan koalisi, juga bagi pemilih.

 “Pemilih hanya dijadikan stempel, bukan suara atau 
kepentingan untuk diperjuangkan,” katanya. 

Memang banyak pihak menilai, relasi internal koalisi saat ini masih cair. Koalisi yang 
terbentuk bisa berlanjut, bisa bubar atau bahkan muncul koalisi baru dalam perjalanan 
menuju 2024. 

Karenanya penting bagi partai-partai yang konsisten dalam memilih rekan 
 koalisinya dan masyarakat ketika memilih partai yang didukungnya. 

“Berkoalisi ini harus 
 punya keyakinan dan kebersamaan. Partai Golkar harus berhati-hati memilih rekan koalisi,” pungkasnya.

Editor : Ahmad Hilmiddin