Dia menduga guru yang dianggap lebih oleh Kepala BKPSDM Bondowoso, karena data guru honorer ikut didata dan disatukan jumlahnya dengan guru PNS.
"Jika mereka ikut didata dan disatukan jumlahnya dengan PNS, maka seharusnya mereka juga diberikan SK dan hak-haknya pun juga diberikan," imbuhnya.
Dia memiliki keyakinan jika jumlah guru di Bondowoso itu kurang.
"Kami punya kok datanya, bahwa guru di Bondowoso ini kurang," imbuhnya.
Menurut politisi yang pernah nyantri di pondok pesantren Sidogiri Pasuruan itu, kebijakan itu yang paling penting harus berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan pada ego pribadi-pribadi.
"Jangan kemudian mengatakan bahwa di Bondowoso kelebihan guru, karena ingin menutupi sesuatu yang kemarin sempat dipersoalkan oleh KASN," imbuhnya.
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait