Soroti PAD hingga Layanan Kesehatan, DPRD Kota Probolinggo Dalami LKPJ 2025

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2025 oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo tidak hanya berhenti di forum rapat. 

Sejumlah anggota dewan menegaskan, evaluasi akan diperkuat dengan pengecekan langsung di lapangan agar hasilnya lebih akurat dan sesuai kondisi riil.

Baca Juga

Berharap Jadi Sumber PAD, Desa Jatiurip Probolinggo Mulai Bangun Program Ketahanan Pangan

Anggota DPRD Muchlas Kurniawan menyampaikan, bahwa proses pembahasan tidak sekadar mengandalkan paparan dari pihak eksekutif. Menurutnya, DPRD juga akan menguji data tersebut dengan fakta di lapangan.

“Kami tidak hanya melihat dari hasil klarifikasi di rapat saja, tapi juga akan membandingkan dengan kondisi di lapangan dan informasi dari berbagai sumber, agar hasil evaluasi ini benar-benar akurat,” ujarnya.

Selain itu, sektor kesehatan turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Meski secara umum dinilai tidak memiliki persoalan besar, DPRD tetap menyoroti sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan.

Baca Juga

Targetkan PAD, Pemkab Probolinggo Mulai Ambil Alih Pengelolaan Lapak PKL di Stadion Gelora Kraksaan

Seperti kualitas pelayanan, kelengkapan fasilitas, ketersediaan alat kesehatan, hingga tenaga medis.

Sorotan lain datang dari anggota DPRD Robit Riyanto yang menilai perlunya penguatan sarana penunjang di rumah sakit. Ia mengusulkan pemasangan videotron sebagai identitas visual agar fasilitas layanan kesehatan lebih mudah dikenali masyarakat.

“Tadi sudah ditanggapi Pak Sekda, terkait videotron ini sebagai ikon rumah sakit. Jadi kalau ada videotron, orang dari jauh sudah tahu itu rumah sakit,” kata Robit.

Baca Juga

Bahas Peningkatan PAD Kota Probolinggo, Dua Kepala OPD Tak Hadiri RDP Komisi II DPRD

Ia juga mengungkapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa bantuan alat kesehatan senilai sekitar Rp23 miliar.

Bantuan tersebut, kata dia, diharapkan bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Kota Probolinggo.

“Dari pusat ada bantuan sekitar Rp23 miliar, tapi dalam bentuk alat kesehatan, bukan uang. Ini tentu harus dimaksimalkan untuk menunjang pelayanan,” tambahnya.

Baca Juga

Hingga Pertengahan Mei 2023, PAD Pasar di Kabupaten Probolinggo Mencapai Rp 1 Miliar

Di sisi lain, pembahasan LKPJ juga menyoroti sektor pendapatan daerah. Anggota DPRD Ryadlus Sholihin menegaskan, pihaknya akan memberikan perhatian khusus pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki peran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Beberapa OPD yang berhubungan dengan peningkatan PAD akan kami dalami lebih serius. Termasuk sektor parkir, agar bisa diketahui mana yang sudah berjalan efektif dan mana yang masih perlu dievaluasi,” jelasnya.

Menurutnya, DPRD telah meminta data lebih rinci dari Dinas Perhubungan terkait pengelolaan titik parkir. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi sektor tersebut terhadap PAD sekaligus menggali potensi peningkatan ke depan.

Tak hanya itu, kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga menjadi bahan pembahasan. DPRD menyoroti adanya dampak pekerjaan proyek terhadap jaringan pipa yang berpotensi mengganggu layanan kepada masyarakat.

“Terkait PDAM, ada beberapa hal yang kami dalami, terutama dampak pekerjaan proyek yang menyebabkan gangguan pada jaringan. Ini menjadi catatan untuk ditindaklanjuti,” ujar Ryadlus.

Sementara itu, anggota DPRD Masda Putri Amelia menilai pembahasan LKPJ menjadi momentum penting untuk menilai capaian program pemerintah daerah secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dampaknya bagi masyarakat.

“LKPJ ini menjadi kesempatan bagi kita bersama untuk melihat sejauh mana capaian program yang telah direncanakan. Tidak hanya dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan program ke depan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, DPRD Kota Probolinggo berharap berbagai catatan yang muncul bisa menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah, sehingga kinerja ke depan semakin optimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Editor : Arif Ardliyanto