Didampingi Papdesi, Kades di Probolinggo Resmi Laporkan Oknum Wartawan ke Polisi

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Kepala Desa Kalidandan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo Kusnadi resmi melaporkan oknum wartawan sekaligus anggota LSM ke polres setempat atas dugaan pembuatan laporan palsu yang membuat nama baik kades tercemar.

Laporan yang dilayangkan Selasa (21/8/2025) tersebut mendapat dukungan dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Probolinggo, sekaligus mendampingi proses pelaporan.

Baca Juga

Peras Kades, Dua Oknum LSM Ngaku Wartawan di Probolinggo Diringkus

Melalui Kuasa Hukum Korban Samiran mengatakan, pelaporan bermula ketiak pihaknya merasa dirugikan atas pemberitaan serta laporan palsu. Di mana kades seolah-olah melakukan penyalahgunaan anggaran desa tahun 2021, padahal baru menjabat pada 2022 sesuai SK Bupati Nomor 14 Tahun 2022. 

"Maka laporan itu patut diduga sebagai laporan palsu," terangnya.

Selain pelaporan ke polisi, pihaknya  juga telah bersurat ke Dewan Pers untuk menanyakan status media yang memuat pemberitaan tersebut. 

Baca Juga

Bocorkan Data Pribadi, Pengusaha Tambang di Probolinggo Laporkan Oknum Wartawan

"Surat Dewan Pers menyatakan media itu tidak terverifikasi, baik nama, alamat, maupun penanggung jawabnya," paparnya.

Sementara itu, Ketua Papdesi Kabupaten Probolinggo Supriyanto mengatakan, kehadiran Papdesi merupakan bentuk dukungan moral terhadap kepala desa yang sedang menempuh jalur hukum. 

"Kami hadir untuk memberikan dukungan moril kepada Kepala Desa Kalidandan. Prosedur hukum sudah dilakukan dan sudah dikuasakan kepada lawyer," ujarnya.

Baca Juga

Soal Oknum Wartawan atau LSM Tarik Upeti ke Kades Masih Terjadi, Ini Respon Gubernur LIRA Jatim

Supriyanto menyatakan, pihaknya serta rekan kepala desa di kabupaten Probolinggo tetap menjunjung tinggi fungsi kontrol sosial, baik dari LSM maupun media, selama memiliki legalitas yang jelas. 

"Kita tidak pernah bermaksud membungkam fungsi sosial kontrol, kita menghormati LSM yang memiliki legalitas resmi, serta menghormati pengawasan eksternal maupun internal," tambahnya.

Diketahui, dalam kesempatan itu, Polres Probolinggo juga membuka forum mediasi dengan menghadirkan perwakilan dari 10 kepala desa guna menyampaikan aspirasi, keluhan, dan masukan secara langsung.

Editor : Arif Ardliyanto