Kejari Kabupaten Probolinggo Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana DBHCHT

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo, tengah menyelidiki kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2022.

Dalam kasus yang tengah dilakukan penyelidikan secara tertutup itu, ada sejumlah pihak yang sudah dipanggil untuk dimintai keterangannya.

Baca Juga

Kejari Kabupaten Probolinggo Masih Lakukan Penelitian Berkas Guru Ngaji Yang Hamili Santrinya

Informasi yang berhasil dihimpun, dugaan penyelewengan dana tersebut, terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Probolinggo. Yakni terkait biaya kegiatan sosialisasi dan penegakan hukum, terhadap rokok ilegal atau tanpa cukai. 

Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Probolinggo, Irfano Rukmana, saat dikonfirmasi pada Kamis (8/6/2023) membenarkan, terkait penyelidikan kasus tersebut. Dan pihaknya sudah melakukan pemanggilan, terhadap sejumlah pihak untuk klarifikasi.

Namun saat ditanya, siapa saja yang dipanggil untuk klarifikasi dan seperti apa kasusnya, Irfano tidak menjelaskan secara detail.

"Sifatnya tertutup dan kita telaah dulu, kita cek dokumen yang ada," paparnya.

Sementara Kasatpol PP Kabupaten Probolinggo, Ach Aruman mengaku, kalau ia sudah dimintai klarifikasi oleh kejaksaan setempat. Ia juga menjelaskan, kalau DBHCHT yang diterimanya sudah dialokasikan ke pihak swakelola dan Even Organizer (EO) tergantung kegiatannya.

Saat ditanya, berapa anggaran DBHCHT tersebut, Aruman menjawab kalau dirinya sudah lupa. Karena sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), juga turut mengelola dana tersebut.

Baca Juga

Kasus Korupsi BLT-DD Covid-19 oleh Pj Kades di Probolinggo, Dilimpahkan Ke Kejaksaan

"Di Satpol PP, kesehatan, RS, Pertanian dan lain-lain, untuk jumlah persisnya lupa," katanya.

Aruman menambahkan, pada dana DBHCHT itu, pihaknya memang sengaja menggandeng sejumlah pihak. Salah satunya menggandeng EO dengan alasan tugas dan fungsi Satpol PP itu, lebih menekankan pada penegakan hukumnya.

"Cara penilaian juga berbeda, sesuai PMK (peraturan menteri keuangan, red) 215," ujarnya melalui pesan whatsapp.

Editor : Ahmad Hilmiddin