PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Aksi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam PMII Probolinggo dan Aliansi BEM Probolinggo Raya berujung kekecewaan saat Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, enggan menandatangani pakta integritas yang dibawa massa, Selasa (5/5/2026).
Sebelum menuju Kantor Wali Kota, massa lebih dulu menggelar aksi di depan Makodim 0820 dengan mengangkat kasus penyiraman yang menimpa Andri Yunus.
Dalam orasinya, mahasiswa menolak proses hukum melalui peradilan militer dan mendesak agar kasus tersebut diadili di peradilan umum.
Namun, aksi di Makodim tidak membuahkan hasil karena Komandan Kodim tidak berada di tempat. Massa juga tidak dapat menyerahkan pakta integritas untuk ditandatangani karena dinilai bukan kewenangan tingkat daerah.
Massa kemudian bergerak ke Kantor Wali Kota Probolinggo dengan membawa sejumlah tuntutan lain yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah.
Seperti persoalan dugaan Perekrutan Direktur Perumdam yang tidak transparan, pengadaan mobil dinas di tengah efisiensi anggaran, penghapusan BOSDA, pemangkasan honor guru ngaji, serta lamanya masa tunggu SK guru.
Setibanya di lokasi, suasana sempat memanas ketika mahasiswa mendesak Wali Kota untuk segera menemui mereka.
Setelah melalui negosiasi, Wali Kota akhirnya keluar didampingi Wakil Wali Kota Ina Buchori dan aparat kepolisian.
Namun, pertemuan tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Wali Kota menolak untuk membaca maupun menandatangani pakta integritas yang telah disiapkan mahasiswa. Sikap tersebut langsung memicu protes dari massa aksi.
“Kami merupakan pihak yang menuntut, sehingga kami sudah tahu apa yang kami tulis. Seharusnya yang membaca adalah pihak yang akan menjalankan,” tegas Ketua Umum PC PMII Probolinggo Dedi Bayuangga.
Mahasiswa menilai pakta integritas tersebut merupakan bentuk komitmen yang harus diambil oleh kepala daerah terhadap tuntutan masyarakat. Karena tidak direspons, mereka mengaku kecewa dan menilai aspirasi yang disampaikan belum mendapat perhatian serius.
Dedi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada aksi kali ini. Ia menyebut mahasiswa akan kembali mengkonsolidasikan kekuatan untuk menggelar aksi lanjutan.
“Insyaallah, kami akan kembali mengonsolidasikan mahasiswa se-Probolinggo Raya untuk melaksanakan aksi lanjutan guna menuntut kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, Aminuddin, menyatakan bahwa sejumlah isu yang disorot sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
“BOSDA ini bukan dihapus, tapi diperbaiki aplikasinya agar ke depan lebih tepat sasaran dan tidak ada lagi transaksi tunai. Untuk honor guru ngaji, pemerintah tengah menyusun skema pemerataan agar lebih adil. Mobil dinas sudah melalui pemeriksaan BPK,” jelas Wali Kota Aminuddin.
Wali Kota menyebut penataan PKL dilakukan dengan penyediaan ratusan lokasi khusus, sementara untuk Perumdam ditegaskan tidak ada rekrutmen saat ini karena seleksi sudah dilakukan pada periode sebelumnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
