JAKARTA, iNewsProbolinggo.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terhadap penurunan atribut dan baliho Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terpasang di sepanjang rute yang akan dilalui oleh rombongan presiden di Kabupaten Gianyar, Bali pada Selasa (31/10/2023) pagi.
Jokowi menegaskan bahwa semua aparatur sipil negara (ASN), termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan pemerintah daerah, harus bersikap netral.
"Saya baru saja menerima informasi dari Gubernur Provinsi Bali tentang pemindahan atribut partai dari lokasi yang saya kunjungi. Saya ingin menegaskan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, serta semua ASN, TNI, dan Polri harus tetap bersikap netral," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023).
Jokowi menjelaskan bahwa jika ada penghapusan atribut partai, seharusnya pemerintah daerah meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai, dalam hal ini PDIP di daerah tersebut.
"Oleh karena itu, pemindahan atribut partai seharusnya melibatkan komunikasi dengan pengurus partai di daerah, termasuk meminta izin kepada mereka," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, komunikasi ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa memicu konflik.
"Artinya, komunikasi dengan pengurus partai, meminta izin kepada mereka di daerah, agar tidak terjadi miskomunikasi," tambah Jokowi.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
