PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Wacana Polri di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapat respon dari sejumlah pihak. Salah satunya Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo.
Melalui ketuanya Abdur Rozak, PC PMII Probolinggo mengutarakan, bahwa wacana tersebut menjadi ancaman demokrasi. Mengingat posisi Polri saat ini telah membuat lembaga independen yang menjamin penegakan hukum dengan adil dan bebas dari intervensi politik.
Posisi yang independen itu, menjadikan Polri sebagai pilar penting dalam menjaga demokrasi dan penyeimbang dalam dinamika politik.
"Sehingga kami menolak dan menganggap wacana itu sebagai ancaman demokrasi, tentu akan ada banyak pelemahan hukum," terang Rozak, Senin (2/11/2024)
Kemudian, lanjut Rozak, pada momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk menjaga netralitas Polri, seharusnya dilakukan upaya penguatan pengawasan internal Polri. Bukan justru menempatkan Polri di bawah TNI atau Kemendagri.
"Karena jika menempatkan Polri di bawah TNI dan Kemendagri, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang lebih besar," katanya.
Rozak, berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kader PMII untuk tetap menjaga dan mengawal independensi Polri bersama-sama.
"Jika penegakan hukum dijalankan dengan adil dan independen, maka terwujudlah demokrasi," ucapnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
