PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Puluhan warga Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo menggeruduk kantor desa setempat. Kedatangan mereka, menuntut agar Pj Kepala Desa Sidodadi atas nama Sutomo diganti oleh Pj yang lain.
Puluhan warga itu, datang ke kantor desa pada Rabu (22/2/2023) sekitar pukul 07.00 WIB. Mereka membawa spanduk, juga membawa kertas berisi nama dan tanda tangan warga, serta secara bergantian melakukan teriakan turunkan pj.
Tokoh masyarakat, Jaelani mengatakan, kalau kondisi desanya sudah memanas pasca pemilihan kepala desa pada 2022 lalu. Ditambah kepala desa terpilih Mastuki, meninggal dunia sebelum satu tahun menjabat.
Namun pada situasi ini, Pj justru melakukan kebijakan yang dinilai menambah memanasnya situasi. Diantaranya memberhentikan petugas pengairan sawah atau istilah lain, ulubanyu bernama Misdar.
Serta tidak memfungsikan Rt dan Rw, padahal Rt dan Rw ini lebih mengenal karakter warga, dibanding Pj yang merupakan orang luar Kecamatan Paiton.
"Jadi simpatisan pak Misdar ini banyak yang tidak terima dengan pemberhentian ini, kades ini dari Pajarakan, tentunya tidak tahu kondisi sebenarnya yang ada di desa," tegasnya.
Ia berharap, pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa memperhatikan apa yang menjadi keluhan warga Sidodadi. Karena jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan warga, karena tidak puas dengan kepemimpinan Pj saat ini.
"Karena saya selaku tokoh disini, banyak warga yang datang ke saya dan mengeluhkan tentang Pj," akunya.
Sementara Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sidodadi, Hidayat Asri Wijaya menuturkan, kalau sejatinya hal ini sudah lama dikeluhkan warga. Dengan pemberhentian Misdar, Pj dinilai sudah tidak mampu merangkul warganya.
"Pak Pj juga tidak merangkul orang-orang yang berseberangan, hal ini akan menjadi bibit permusuhan seterusnya. Dan masyarakat, juga merasa sudah tidak puas lagi dengan kepemimpinan pak Pj," katanya.
Hidayat menjelaskan, selaku BPD pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Pj, dan juga sudah berkirim surat ke Pemkab Probolinggo dengan dilampiri 425 tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (TKP).
Hanya saja, tidak mendapat respon dari Pemkab setempat. Sehingga hal itu membuat warga bertambah kecewa.
"Kami selaku BPD mendukung apapun yang menjadi keinginan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan undang-undang," ujarnya.
Diketahui, puluhan warga yang meluruk kantor desa tidak ditemui satupun pihak pemerintah desa. Hingga akhirnya masa membubarkan diri, pada setelah hampir satu jam menunggu.
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait
