PKL 10 Siswa SMKN 4 Pelayaran di Pati Dihentikan, DPRD Soroti Dugaan Kekerasan

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 10 siswa SMKN 4 Pelayaran Kota Probolinggo di Pati, Jawa Tengah, dihentikan lebih awal. Para siswa dipulangkan setelah orang tua menyampaikan sejumlah keluhan, termasuk dugaan bullying selama berada di kapal.

Persoalan tersebut dibawa wali siswa dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Probolinggo, Kamis (03/9/2026). Dalam pertemuan itu, orang tua meminta agar hak dan keselamatan siswa selama menjalani PKL mendapat perhatian lebih.

Salah seorang wali siswa, Hendri, mengatakan anak-anak mengalami sejumlah perlakuan yang dinilai tidak semestinya selama berada di kapal. Ia menyebut ada siswa yang dipukul dan ditampar, termasuk kekerasan pada bagian kemaluan.

“Pemukulan, kemudian ada yang dipukul pada bagian kemaluan, ada yang ditampar, dan sebagainya,” kata Hendri.

Menurut Hendri, persoalan lain muncul karena aktivitas yang dilakukan siswa di kapal dinilai lebih menyerupai pekerjaan anak buah kapal (ABK), bukan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan dari program PKL.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran orang tua terhadap lamanya masa PKL. Jika tetap berlangsung hingga Oktober, siswa dikhawatirkan kehilangan waktu untuk mempersiapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Hendri mengatakan pihak orang tua sebelumnya telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui sekolah. Namun, karena belum mendapatkan penyelesaian yang dianggap cukup, mereka kemudian menghubungi Polairud.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Polairud Pati. Hendri menyebut anak-anak akhirnya dijemput dan mendapat pendampingan serta arahan.

Dari sisi sekolah, SMKN 4 Pelayaran memastikan 10 siswa tersebut telah kembali ke Probolinggo. Kepala sekolah, Drs. H. Sahudi, M.Pd., mengatakan pemulangan dilakukan setelah sekolah menerima aduan dari wali siswa.

Sekolah kemudian berkoordinasi dengan perusahaan dan sejumlah SMK di Jawa Tengah untuk mencari siswa pengganti. Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan PKL di perusahaan tetap dapat berjalan.

“Alhamdulillah pagi tadi sekitar jam 04.00 anak-anak sudah di Probolinggo dan sudah kembali kepada orang tua,” ujar Sahudi.

Sepuluh siswa tersebut sebelumnya dijadwalkan menjalani PKL pada 10 April hingga 10 Oktober 2026. Meski ditarik lebih awal, sekolah menyebut mereka tetap memperoleh nilai dan sertifikat sebagai bukti telah mengikuti kegiatan PKL.

Terkait dugaan kekerasan, Sahudi mengatakan pihak sekolah mendapat informasi bahwa perkara tersebut telah ditangani Polairud Pati. Pihak terkait disebut sudah menjalani pemeriksaan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

“Informasi terakhir kami kebetulan ada komunikasi dengan Polairud. Di sana waktu di perusahaan itu sudah di-BAP,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni, meminta kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi sekolah. Ia menegaskan PKL merupakan bagian dari pendidikan sehingga siswa harus mendapatkan pengalaman yang mendukung keterampilan dan pengetahuan mereka.

“PKL itu dilakukan dalam rangka untuk membuat kemampuan keterampilan dan pengetahuan siswa lebih baik. Jadi tidak hanya semata-mata soal bekerja, tetapi dalam rangka untuk belajar,” kata Zainul.

DPRD juga meminta sekolah lebih berhati-hati saat memilih perusahaan sebagai tempat PKL. Legalitas, pengalaman, serta rekam jejak perusahaan dinilai penting untuk memastikan lingkungan tersebut layak menjadi tempat belajar siswa.

Menurut Zainul, informasi mengenai kegiatan PKL juga harus disampaikan secara terbuka kepada siswa dan orang tua. Termasuk mengenai risiko yang mungkin muncul serta biaya yang harus ditanggung.

“Kalau memang ada hal-hal yang perlu mereka tahu, risikonya dan sebagainya harus dibuka dengan transparan. Termasuk jika ada biaya-biaya,” ujarnya.

DPRD berharap evaluasi dilakukan menyeluruh sehingga pelaksanaan PKL berikutnya benar-benar memberikan pengalaman kerja sekaligus pembelajaran yang aman bagi siswa.

Editor : Arif Ardliyanto