100 Hari Kerja Wali Kota Aminuddin Birokrasi Dekat Warga, Pembangunan Dimulai dari Kelurahan

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Pemerintah Kota Probolinggo menandai 100 hari kerja Wali Kota dr. Aminuddin dan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari dengan mengusung pola kerja baru yang mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta akuntabilitas dari tingkat kelurahan.

Berbeda dari pendekatan yang hanya menonjolkan proyek-proyek berskala besar, pasangan kepala daerah ini memilih membangun kepercayaan publik melalui pembenahan sistem birokrasi dari akar rumput.

Kelurahan dan kecamatan dijadikan simpul utama pemerintahan yang cepat, tanggap, dan benar-benar hadir di tengah warga.

“Kami tidak ingin pemerintahan berjalan dari balik meja. Setiap minggu kami berkantor di kelurahan atau kecamatan, memastikan pelayanan publik berjalan dan keluhan warga ditangani langsung,” ujar Wali Kota Aminuddin.

Pendekatan ini diwujudkan melalui penataan ulang sumber daya manusia di tingkat kelurahan, peningkatan insentif bagi petugas pelayanan dasar seperti guru ngaji, kader posyandu, dan ketua RT/RW, serta pelibatan langsung warga dalam program lingkungan dan pemberdayaan UMKM.

Selama 100 hari pertama, Pemkot Probolinggo telah meluncurkan sedikitnya 12 program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan sehari-hari warga. Beberapa di antaranya meliputi:

- Pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warga tanpa syarat rumit

- Program “1 RW 1 Tossa Sampah” untuk mendorong swadaya dan kesadaran lingkungan

- Kartu Amanah Mampu, sebagai sistem bantuan sosial yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan

- Dana kelurahan yang tepat sasaran dan transparan, dengan sistem pelaporan berbasis digital

Wali Kota Aminuddin menekankan bahwa pembangunan tidak boleh elitis. Setiap kebijakan harus berangkat dari realitas yang dialami warga, bukan sekadar angka atau asumsi dalam rapat-rapat tertutup.

“Kalau jalan rusak, air mampet, PBB memberatkan, atau warga tidak punya akses layanan dasar—itulah titik tolak kami. Pemerintah harus menjawab yang riil, bukan simbolik,” tegasnya.

Pemkot juga mulai mempercepat transformasi digital, terutama dalam layanan administrasi kependudukan dan perizinan. Targetnya, seluruh layanan publik dapat diakses secara daring dalam tiga tahun ke depan.

Di sektor ekonomi, dukungan terhadap UMKM menjadi prioritas utama. Bantuan modal sebesar Rp1 juta diberikan kepada pelaku usaha kecil yang terdampak krisis atau baru memulai usaha. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi lokal yang inklusif.

Sementara itu, penataan aset daerah dan revisi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga menjadi agenda penting agar tata kelola fiskal lebih adil dan produktif.

Dengan fokus pada pelayanan langsung dan reformasi birokrasi dari bawah, Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya untuk bekerja bagi rakyat—bukan sekadar membangun citra.

“Seratus hari ini adalah awal dari kerja panjang. Tapi fondasi harus kuat: warga dilayani dengan baik, birokrasi bersih, dan pembangunan merata dari kelurahan,” tutup Aminuddin.

Editor : Arif Ardliyanto