Poin untuk Pembahasan Perda Madin di Kabupaten Probolinggo Mulai Diusulkan

Baca Juga

Kaum Disabilitas di Kabupaten Probolinggo Minta Perda Disabilitas Kepada DPRD

Disamping itu, Wakil Ketua DPRD, Lukman Hakim, mengatakan kalau sejatinya Perda Madin, memang sudah menjadi Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai Perda inisiatif dewan. Dengan target Maret, mulai dibahas dan Oktober sudah rampung.

"Dengan adanya masukan-masukan dan gagasan dari FKDT ini, tentunya dapat menyempurnakan draf Rancangan Perda (Raperda) yang saat ini, sedang dalam penyusunan," terangnya. 

Lukman menjelaskan, dalam pembuatan Perda memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, pengesahan Perda juga membutuhkan anggaran. 

"Setidaknya anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 16 miliar. Coba berfikir, para guru ngaji itu setahun hanya dapat Rp 250 ribu. Harapannya dengan adanya Perda madin ini para guru ngaji itu bisa dapat Rp 250 ribu perbulan, bukan pertahun lagi," ucapnya.

Menurut Lukman, harga itu pantas diberikan karena guru ngaji merupakan guru yang pertama mengajari anak-anak agar bisa mengaji, sebelum melanjut pembelajaran mengaji lebih jauh.

Editor: Ahmad Hilmiddin