JAKARTA iNews.id - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI akan melakukan pemanggilan terhadap panitia lelang untuk mengklarifikasi proses penentuan pemenang tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR RI. Proyek ini ditangani oleh Sekretariat Jenderal DPR.
"Setelah reses, kami akan tanyakan," ujar anggota BURT DPR, Novita Wijayanti.
PT Bertiga Mitra Solusi resmi dinyatakan menjadi pemenang tender dengan tawaran tertinggi yakni Rp43,5 miliar. Proses penentuan pemenang tender ini dinilai janggal oleh beberapa lembaga swadya masyarakat (LSM). Mulai dari pemenang adalah bukan penawar harga terendah justru penawar tertinggi, hingga dugaan kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu.
"ICW sudah pernah memprediksi bahwa PT BMS lah yang akan menang. Kami menduga ada potensi kecurangan dalam proses ini, karena dari tiga perusahaan yang mengajukan penawaran, hanya PT BMS yang memenuhi kualifikasi," ujar Wana saat dihubungi.
Sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam LPSE DPR RI, total penyedia yang mendaftar untuk lelang tersebut sebanyak 49 perusahaan, sedangkan penyedia yang memasukan penawaran hanya tiga perusahaan. Selain PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga Rp43,5 miliar, ada dua peserta lelang lainnya yakni PT Panderman Jaya menawarkan harga Rp42,1 miliar dan PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp37,7 miliar.
Dalam proses pemilihan penyedia, kata Wana, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh ketiga penyedia tersebut, yaitu izin usaha dalam bidang dekorasi interior.
Berdasarkan informasi di dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik LKPP, diketahui bahwa dari tiga perusahaan tersebut, yang memegang izin usaha untuk dekorasi interior hanya PT Bertiga Mitra Solusi. Sedangkan dua perusahaan lainnya tidak memiliki izin usaha tersebut.
Di luar dari kejanggalan penentuan pemenang tender, urgensi pengadaan gorden ini sejak awal sudah dipertanyakan. Ketua BURT Agung Budi Santoso, pada akhir Maret lalu, telah meminta Sekretariat Jenderal DPR mengkaji ulang pengadaan gorden di rumah jabatan anggota DPR yang pagu anggarannya mencapai Rp 48,7 miliar.
Agung mengatakan, anggaran sebesar itu mesti dievaluasi karena masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19 dan kenaikan harga bahan pokok.
"Kami akan meminta Sekretariat Jendral DPR RI untuk meninjau kembali pagu anggaran tersebut. Kita harus punya sense of crisis," kata Agung dalam siaran pers, Rabu, 30 Maret 2022.
sudah diajukan sejak 2009 namun anggaran tak mencukupi. "Sudah 13 tahun sampai sekarang enggak pernah ada, enggak pernah diganti. Sehingga, kemarin di 2022 setelah anggarannya tersedia, kami memasukkan komponen vitrase untuk penggantian gorden-gorden rumah anggota yang umurnya sudah lebih dari 13 tahun,” kata Indra
Senin, 28 Maret 2022.
Menurutnya pagu anggaran Rp48 miliar berdasarkan perhitungan untuk 505 rumah. Dengan kebutuhan per rumah masing-masing 11 item dengan total rata-rata sekitar Rp95 juta per rumah atau Rp.8,5 juta per gorden sudah termasuk pajak. Pengadaan gorden rumah dinas DPR ini lantas dikritik karena anggarannya dinilai terlalu besar, tidak efisien, dan juga tidak melihat urgensi di tengah pandemi Covid-19 ini.
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait
