PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Probolinggo memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 tetap berjalan sesuai jadwal meski harus melakukan pergantian sejumlah petugas di tengah proses pendataan.
Hingga kini, sembilan petugas telah diganti karena tidak dapat melanjutkan tugas akibat kondisi kesehatan.
Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso mengatakan, pergantian petugas tidak menghambat pelaksanaan sensus. Saat ini, capaian pendataan telah menyentuh sekitar 60 persen dan ditargetkan selesai seluruhnya pada 31 Agustus 2026.
"Petugas yang mundur karena sakit dan memang secara kesehatan tidak memungkinkan melanjutkan pekerjaan. Sampai saat ini petugas yang diganti ada sembilan orang," kata Joko, Jumat (24/07/2026).
Sebanyak 176 petugas diterjunkan untuk melakukan pendataan berbagai kegiatan ekonomi yang berlangsung di Kota Probolinggo. Selama proses tersebut, BPS masih menemui sejumlah kendala di lapangan, termasuk adanya warga yang sempat menolak didata.
Namun, persoalan itu umumnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pemberian penjelasan mengenai tujuan sensus.
Joko mengungkapkan, dirinya beberapa kali ikut turun langsung menemui warga yang masih ragu menerima petugas.
Menurutnya, setelah mendapatkan penjelasan, sebagian besar masyarakat akhirnya bersedia mengikuti pendataan.
"Ada beberapa penolakan dari responden, dan beberapa langsung ditindaklanjuti untuk diberikan penjelasan. Saya sendiri juga ikut langsung menjelaskan ke mereka dan alhamdulillah beberapa dapat menerima untuk didata," ujarnya.
Ia menambahkan, kelancaran pendataan juga tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Probolinggo yang membantu melakukan koordinasi hingga tingkat RT dan RW. Peran aparat di lingkungan tersebut dinilai memudahkan petugas saat menjangkau masyarakat.
"Selain itu, berkat dukungan Pemerintah Kota yang dikoordinasi sampai level RT/RW sangat membantu petugas di lapangan," tuturnya.
Joko menegaskan, Sensus Ekonomi bukan bertujuan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Data yang dikumpulkan hanya digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi.
Ia mengibaratkan proses sensus seperti seorang dokter yang memeriksa kondisi pasien sebelum memberikan pengobatan. Tanpa data yang lengkap, pemerintah akan kesulitan menentukan program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Sensus ini ibarat dokter mendiagnosa pasien sehingga hasil sensus merupakan rekam medisnya. Jika masyarakat merespons dengan jujur, maka jika diketahui ada yang perlu intervensi dari pemerintah akan lebih tepat," jelasnya.
Joko juga membandingkan hasil sensus dengan evaluasi yang dilakukan seorang pelatih sepak bola terhadap timnya. Menurutnya, data tersebut akan menunjukkan sektor ekonomi yang menjadi kekuatan maupun kelemahan daerah sehingga pemerintah dapat menyusun langkah yang lebih tepat sasaran.
"Ibarat pelatih sepak bola, hasil sensus adalah pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan tim. Di mana kekuatan ekonomi dan di mana kelemahannya sehingga pemerintah dapat memetakan dengan tepat," pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
