PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id – Puluhan pedagang oleh-oleh khas haji dan umroh yang sejak lama berjualan di depan Masjid Agung Raudhotul Jannah, Alun-Alun Kota Probolinggo, melakukan aksi protes pada Jumat (13/6/2025).
Mereka menolak rencana relokasi ke kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL) yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik usaha mereka.
Aksi yang berlangsung damai ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan relokasi dari Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (DKUP).
Dari total 10 pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Oleh-Oleh Haji dan Umroh Kota Probolinggo, hanya lima yang mendapat tempat di depan TWSL—lokasi baru yang dianggap jauh dari keramaian.
Salah satu pedagang, Rivo Alfadani dari Kelurahan Jrebeng Wetan, mengaku keberatan.
Sejak 2018 ia menjajakan kurma dan oleh-oleh khas Timur Tengah lainnya.
Menurutnya, menjual oleh-oleh haji di dekat masjid besar adalah bagian dari identitas usaha itu sendiri.
“Kalau dipindah ke TWSL, orang gak akan nyari kurma di sana. Ini bukan soal tempat saja, tapi soal relevansi dengan ibadah haji dan umroh,” ujarnya.
Ketua Paguyuban, Bambang Suwoto, menilai kebijakan ini diambil tanpa solusi konkret. Ia sendiri sudah berdagang di area tersebut sejak 2015, dan menyebutnya sebagai “Ampel-nya Kota Probolinggo”—merujuk pada kawasan pusat oleh-oleh haji di Surabaya.
“Kami memang tidak seramai Ampel, tapi selalu ada pembeli. Lokasi ini strategis, dekat masjid, dekat alun-alun. Kalau dipindah ke TWSL, siapa yang datang beli?” ungkap Bambang.
Ia menyayangkan sikap pemerintah kota yang dinilai sepihak, apalagi rencana pemagaran area berjualan disebut akan dimulai 21 Juni mendatang, meskipun aspirasi pedagang belum mendapat tanggapan.
“Saya sudah sampaikan penolakan dalam pertemuan dengan DKUP, tapi tak ada solusi. Kami bahkan minta audiensi dengan Wali Kota Aminuddin, tak ada respon,” tambahnya.
Bambang juga mempertanyakan mengapa lokasi mereka yang ditertibkan, bukan Pujasera Alun-Alun yang menurutnya justru tidak terawat dan sepi pembeli.
Sebagai langkah lanjutan, paguyuban akan mengajukan permohonan audiensi ke DPRD Kota Probolinggo, berharap suara mereka mendapat perhatian.
“Kami tidak melawan. Kami hanya ingin tetap bisa mencari nafkah. Ini bukan hanya soal lapak, tapi soal dapur kami,” tegas Bambang.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Kepala DKUP Fitriawati Jufri dan Kabid Bina Marga Dinas PUPR-PKP Gigih Ardityawan belum membuahkan jawaban.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
