PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id – Upaya mediasi antara Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (DKUP) Kota Probolinggo dengan 10 pedagang oleh-oleh Haji dan Umroh yang menempati area depan Masjid Agung kembali digelar, Senin (16/6/2025). Namun, mediasi ini belum membuahkan titik temu.
Dalam pertemuan itu, Kepala DKUP Fitriawati Jufri menyampaikan empat alternatif lokasi relokasi, yakni di Pasar Mangunharjo, Pasar Kronong, Pasar Wonoasih, serta ruko di depan TWSL (Taman Wisata Studi Lingkungan).
Empat tempat ini disebut sebagai pilihan yang disediakan pemerintah agar pedagang tetap bisa berjualan pasca pembongkaran.
“Rencana revitalisasi Alun-Alun sudah disiapkan sejak 2023. Jadi kami hanya menjalankan arahan dari Pemkot. Kami ingin para pedagang tetap bisa beraktivitas, karena itu kami tawarkan empat tempat ini,” kata Fitri.
Namun, para pedagang menolak tawaran tersebut. Rivo Alfadani, salah satu pedagang, mengaku kecewa karena merasa tidak pernah dilibatkan sejak awal perencanaan.
“Kalau rencana sudah dari tahun 2023, kenapa kami baru diberi tahu sekarang? Kami jadi tidak bisa bersiap. Dan kenapa kami tidak diajak bicara sejak awal?” ujar Rivo dengan nada protes.
Menanggapi hal itu, Kabid Bina Marga dari Dinas PUPR-PKP Kota Probolinggo, Gigih Ardityawan, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengundang instansi terkait saat tahap perencanaan, termasuk DKUP.
Ia menyebutkan bahwa revitalisasi Alun-Alun memang mendesak, karena kondisi trotoar dan drainase sudah rusak.
“Selain membongkar bangunan liar di trotoar, kami juga akan memperbaiki sistem drainase dan menebang pohon-pohon yang mengganggu infrastruktur,” jelasnya.
Meskipun sudah dijelaskan, para pedagang tetap menyampaikan penolakan. Ketua Paguyuban Oleh-Oleh Haji dan Umroh menyatakan bahwa mereka bukan menolak proyek revitalisasi, tetapi tidak sepakat dengan tempat relokasi yang ditawarkan.
“Kami ini jual oleh-oleh Haji dan Umroh. Kalau jualannya dipindah ke pasar, apa cocok? Kami hanya ingin lokasi yang representatif, kalau bisa tetap di sekitar Masjid Agung,” tegasnya.
Namun, usulan agar dipindahkan ke sisi utara masjid juga tidak bisa disetujui, karena lahan tersebut disebut sudah dihibahkan kepada Takmir Masjid oleh bagian Kesra.
Fitri kembali menegaskan bahwa bangunan toko oleh-oleh saat ini merupakan aset Pemkot yang dipinjamkan, dan sewaktu-waktu bisa diminta kembali.
“Dulu bangunan itu milik organisasi masyarakat, tapi sekarang diserahkan ke perorangan karena tak dikelola dengan baik. Kami masih membuka pintu untuk berdialog dan memberi alternatif,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan bahwa pedagang diminta mengosongkan bangunan maksimal pada akhir Juli 2025.
Sementara itu, Gigih menyebutkan bahwa proyek revitalisasi masih dalam tahap administrasi.
“Kami sudah serahkan berkasnya ke bagian Barang dan Jasa, sekarang masih dalam tahap kajian,” katanya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
