PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id – Kabupaten Probolinggo kini tengah menjadi sorotan pemerintah pusat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan di daerah ini mencapai angka mengkhawatirkan, yakni 69,9 persen.
Capaian tersebut menempatkan Probolinggo di urutan keempat tertinggi dalam daftar kabupaten termiskin di Jawa Timur.
Situasi ini dibahas langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam forum diskusi bertajuk
“Dialog Pilar-Pilar Sosial Bersama Menteri Sosial RI” yang digelar di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa. Acara ini turut dihadiri oleh ratusan pendamping bantuan sosial (bansos) dari berbagai wilayah di Kabupaten Probolinggo.
Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Haris mengakui kondisi tersebut bukanlah hal yang bisa dibanggakan, melainkan menjadi cambuk untuk berbenah.
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan perlindungan sosial, tetapi harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat.
“Banyak masyarakat yang sudah merasa nyaman dengan kondisi bantuan, padahal kita harus dorong mereka untuk mandiri,” ujarnya.
Mensos Saifullah Yusuf dalam paparannya mengungkap bahwa anggaran bansos di Probolinggo mencapai angka fantastis: Rp532,8 miliar untuk 142.559 keluarga penerima manfaat (KPM).
Selain itu, anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga besar, yakni Rp321,9 miliar untuk lebih dari 638 ribu jiwa.
“Jumlah penduduk miskin di sini mencapai 175.231 jiwa. Kecamatan Krucil mencatat angka tertinggi dengan lebih dari 21 ribu warga miskin, disusul Kecamatan Tiris dan Gading,” ujarnya.
Mensos menilai perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dengan kepemimpinan baru Bupati Haris yang baru menjabat selama tiga bulan. Ia menyebut, efektivitas program dan validitas data akan menjadi kunci.
“Tidak ada program baru, yang ada adalah optimalisasi. Kita maksimalkan DTSEN agar tepat sasaran dan lakukan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh,” kata Saifullah.
Gus Haris pun menyampaikan bahwa upaya verifikasi data melalui DTSEN dan DTKS akan menjadi prioritas, guna memastikan program berjalan akurat. Ia juga menyoroti kurangnya lapangan pekerjaan sebagai salah satu penyebab kemiskinan.
“Padahal kita punya potensi pariwisata. Namun sektor industri masih lemah. Kita sedang menjalin komunikasi dengan investor untuk membuka peluang kerja, khususnya bagi generasi muda,” jelasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
