PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Probolinggo Tahun Anggaran 2024 mulai dibahas di Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo.
Pada kegiatan yang digelar di masing-masing Komisi DPRD setempat, Selasa (22/4/2025) itu banyak tidak dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.
Dari total 52 instansi pemerintah daerah, hanya sekitar 10 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir secara langsung.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Zubaidi, menyampaikan keprihatinannya dan menegaskan bahwa kehadiran kepala OPD sangat vital dalam proses pembahasan LKPJ.
"Pertama kita akan evaluasi nanti, mungkin ada kepala OPD yang ikut bupati hari ini atau bagaimana, mengingat hari ini bupati mulai berkantor di kecamatan," paparnya.
Sejatinya, lanjut Zubaidi, proses pembahasan LKPJ masih panjang, sampai Mei. Karena itu, kehadiran kepala OPD ini sangat penting mengingat mereka adalah pembuat kebijakan.
"Jadi, kalau kita ingin bertanya dan butuh keputusan cepat, maka kehadiran mereka diperlukan," ucapnya.
Zubaidi menambahkan, pihaknya akan berdiskusi dengan para ketua komisi untuk menyampaikan secara pribadi kepada OPD agar hadir langsung dalam pembahasan lanjutan.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, dari Komisi I Muchlis mengatakan, bahwa LKPJ ini menjadi dasar evaluasi penting untuk perencanaan tahun berikutnya. LKPJ ini penting hanya untuk sebagai dasar evaluasi bagi kita legislatif.
Mengenai ketidakhadiran beberapa kepala OPD, anggota Komisi I ini menjelaskan bahwa tidak semua bersifat mangkir.
"Ada yang izin, seperti Diskominfo karena sakit, dan Kepala Dinas PMD mendampingi Bupati hari ini. Namun, materi substansi tetap disampaikan ke Komisi 1," tuturnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
