PROBOLINGGO,iNewsProbolinggo.id – Masalah pungli, atau pungutan liar, merujuk pada praktik pemungutan uang secara ilegal yang biasanya dilakukan oleh oknum pegawai negeri atau pihak tertentu.
Praktik ini sering kali terjadi dalam proses pelayanan publik, seperti perizinan atau administrasi, di mana masyarakat dipaksa membayar lebih untuk mendapatkan layanan yang seharusnya gratis atau sudah termasuk dalam biaya resmi.
Pungli menciptakan ketidakadilan, merugikan masyarakat, dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk mengatasi pungli, diperlukan transparansi, pengawasan ketat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pungli.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, jajaran Pejabat dan Staf Rutan Ksatria Berani mengikuti Sosialisasi Penguatan Pemberantasan Pungutan Liar yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur pada Rabu (30/01) pagi.
Kegiatan yang diadakan secara hybrid (online serta offline) ini bertujuan untuk meningkatkan integritas dan untuk mengendalikan perilaku pegawai.
Hal ini merupakan bagian dari upaya Rutan Ksatria untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai/ ASN, yang menekankan pentingnya kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas, dengan tidak melakukan Pungutan Liar.
Dengan tema “Optimalisasi Strategi Pengendalian Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur 2024"
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim Heni Yuwono menyampaikan sambutannya bahwa hal ini ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dan kesadaran aparatur pemasyarakatan dalam memberantas pungutan liar.
Dengan mengedepankan prinsip pelayanan bersih dan profesional, program ini menjadi bagian dari upaya serius pemerintah dalam menindak tegas segala bentuk pungli yang mencoreng nama baik institusi pemasyarakatan.
Selain itu Karutan Ksatria Berani, Bayu Muhammad yang mengkuti secara daring juga menyampaikan beberapa hal kepada jajarannya bahwa kegiatan ini merupakan langkah positif dalam membangun budaya integritas yang kokoh di lingkungan kerja.
Penguatan pemahaman tentang aturan dan dampak negatif pungli dinilai penting, sehingga setiap pegawai dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya tanpa menyimpang dari etika profesi.
Kemudian Bayu Muhammad juga mendorong jajarannya untuk melakukan Langkah-langkah strategis guna mendukung program Kantor Wilayah dalam memberantas Pungutan Liar.
Salah satunya adalah memaksimalkan Tim Humas untuk mengglorifikasikan Survei Penilaian Integritas ke Masyarakat melalui Website, Media Sosial dan Media cetak.
Sehingga diharapkan dengan keterbukaan informasi ini, Masyarakat bisa melakukan pelaporan jika menemukan indikasi pungli di Rutan Ksatria Berani.
Dan dengan mengikuti kegiatan ini, Rutan Ksatria juga berharap dapat menjaga dan meningkatkan kredibilitas lembaga melalui implementasi strategi anti-pungli yang telah disosialisasikan.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
