Dalam acara ini, Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Nurayati dan Khofidah memaparkan hasil Riset Aksi yang menekankan pentingnya rumusan suatu kerangka regulasi untuk menjamin keterlibatan perempuan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi proyek infrastruktur.
"Pembangunan infrastruktur perlu melibatkan kaum perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Untuk apa? Agar hasilnya bisa aksesibel terhadap perempuan, anak-anak dan difabel. Sebab, mereka juga punya hak yang sama dalam mendapatkan layanan dan fasilitas publik," tegas Nurayati.
Selain itu, kedua pimpinan cabang Muslimat NU itu juga menekankan, pentingnya keberlanjutan forum multi pihak seperti Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) yang merupakan wadah bagi organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas, dalam menyampaikan laporan kerusakan dan mencari solusi perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi.
Selain mendiskusikan peran perempuan dalam menjamin infrastruktur yang inklusif, dalam seminar ini Muslimat NU juga menyerahkan laporan hasil Riset Aksi terhadap aksisibilitas infrastruktur jalan, trotoar, dan bangunan layanan publik di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang kepada Konsulat Jenderal Australia.
Seminar tersebut, merupakan inisiatif Muslimat NU Kabupaten Probolinggo yang didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia, untuk Infrastruktur (KIAT) melalui program Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur (GESIT).
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait
