SITUBONDO, iNews.id - Menghadapi tahun ajaran baru tahun 2022, sejumlah wali murid di Kabupaten Situbondo, mengeluhkan adanya kebijakan beberapa sekolah yang mengharuskan peserta didik, membeli seragam langsung di sekolah yang dituju.
Kebijakan tersebut, sontak menjadi sorotan pemerhati pendidikan di kabupaten setempat. Itu lantaran nilai seragam yang harus dibeli, harganya cukup mahal. Dimana bervariasi, mulai seharga Rp 700 ribu hingga Rp 970 ribu.
Pemerhati pendidikan di kota santri Situbondo, Edy Supriyono mengaku, pihaknya menerima banyak keluhan dari sejumlah wali murid, berkaitan hal tersebut. Menurutnya, tak sedikit wali murid yang berharap Dengan keluhannya tersebut, bisa disampaikan kepada pemerintah.
Menurutnya, apabila benar orang tua diwajibkan mengeluarkan kocek hampir satu juta rupiah, ia pun sangat menyayangkannya. Itu karena, bagi keluarga kurang mampu, hal itu dirasa sangat memberatkan.
Melihat fenomena tersebut, Edy meminta agar dinas terkait tidak tutup mata dan terkesan membiarkan sekolah, leluasa menciptakan kebijakan.
"Yang tidak kalah penting itu adalah sikap dinas terkait agar jangan tinggal diam, artinya fenomena seperti ini adalah fenomena lama ketika masuk tahun ajaran baru," paparnya kepada iNews.id Senin (19/7/2022).
Terutama pada sekolah yang berada di perkotaan, apalagi sekolah yang dianggap favorit itu biasanya berjualan seragam seperti itu ke peserta didik. Melihat harganya, bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu pasti sangat berat.
Seharusnya sekolah yang membuat kebijakan itu, harus lebih arif dan bijak dengan mengedepankan kondisi ekonomi masyarakat bawah, yang juga memiliki hak untuk bisa bersekolah di sekolah favorit.
"Akan lebih arif dan bijak, sekolah membiarkan wali murid membeli seragam sendiri dengan harga yang lebih terjangkau. Tujuannya, menyesuaikan kondisi keuangan orang rua siswa," ucapnya.
Edy menambahkan kalau sebagian besar yang menyampaikan keluhan tersebut, adalah masyarakat yang berprofesi sebagai buruh bangunan dan buruh tani. Mereka bahkan mengaku harus berhutang, hanya karena untuk menebus kain seragam tersebut.
Para orang tua siswa tidak langsung menyampaikan keberatan kepada sekolah dikarenakan psikologi orang tua siswa yang selalu manut dengan kebijakan sekolah. Hal itu justru menjadi senjata bagi sekolah untuk mengeluarkan kebijakan apapun.
"Satu lagi, iklimnya kan sekolah itu selalu mampu membuat kebijakan hanya karena orang rua siswa memiliki asumsi, jika melawan kebijakan akan berdampak kepada anaknya. Meski sebenarnya itu tidak demikian, tetapi psikologi orang tua siswa yang demikian justru membuat sekolah merasa jika kebijakannya itu diterima," ungkapnya.
Edy sendiri tidak keberatan adanya lampu hijau dinas terkait, yang membiarkan sekolah menjual kebutuhan sekolah anak didiknya. Akan tetapi, alternatif pilihan harga harus menjadi peryimbangan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Situbondo Puguh Wardoyo, menyatakan jika pihaknya belum bisa memberikan komentar terkait dengan sekolah-sekolah yang menjual baju seragam beserta kelengkapannya kepada murid baru.
Meski demikian Puguh mengurai, jika Implementasi Kurikul Merdeka (IKM) tidak semua sekolah mendapatkan pendampingan anggaran dari pemerintah pusat. Jika memang kemudian ada sekolah yang menjual kebutuhan sekolah, sifatnya tidak mengikat.
"Kan ada tiga pilar dalam dunia pendidikan, sekolah, wali murid, dan masyarakat yang terangkum dalam komite sekolah. Sehingga kebijakan apapun itu diambil secara musyawarah mufakat, dan biasanya keputusan seperti menjual kebutuhan sekolah itu tidak berlaku mengikat," bebernya.
Editor : Ahmad Hilmiddin
