PROBOLINGGO, iNews.id - Polemik SPBU Ketapang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo berlanjut. Sebanyak 15 karyawan memutuskan ngeluruk ke kantor DPRD untuk mengadukan nasib mereka. Saat mendatangi kantor DPRD, belasan karyawan itu didampingi kuasa hukumnya, SW Jandu.
Namun sayang, saat mereka mendatangi kantor DPRD, tidak satu pun wakil rakyat yang kelihatan batang hidungnya untuk menemui mereka. Belasan karyawan itu hanya ditemui Sekretaris Dewan (Sekwan).
"Silahkan menulis surat aduan. Karena yang membidangi soal Ketenaga kerjaan itu komisi III," ujar Sekwan DPRD, Teguh Bagus Sujawanto, Senin (4/7).
Kuasa hukum, Jandu mengatakan, belasan karyawan SPBU itu mendatangi kantor DPRD untuk mengadukan nasibnya yang diberhentikan bekerja oleh pihak managemen. "Pemberhentian ini tidak jelas apa alasannya. Makanya kita datang ke kantor DPRD, karena salah satu fungsi dewan itu melakukan pengawasan," tandasnya.
Dia menjelaskan, ke 15 karyawan itu sudah lama bekerja di SPBU, antara 3 - 9 tahunan. Bahkan mereka digaji dibawah Upah Minimum Kota (UMK).
Saiful, salah satu karyawan menjelaskan, jika dirinya bersama teman lainnya diberhentikan karena alasan tidak disiplin. "Kita diberhentikan karena tidak disiplin bekerja katanya," katanya.
Lebih ironisnya, saat kejadian mobil kebakaran saat mengisi BBM di SPBU beberapa waktu, pihak karyawan yang menanggung ganti rugi. Bahkan, setiap karyawan dibebani ganti rugi sebesar Rp 8 juta.
Saiful bersama teman-teman lainnya juga tidak menampik SPBU itu melayani pembelian BBM dengan menggunakan tangki modifikasi. "Kalau pihak pemilik tidak tahu, tetapi pihak pengawas tahu," katanya.
Sementara itu, salah satu anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Poniman saat dikonfirmasi soal keluhan para karyawan SPBU Ketapang, berjanji akan menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP). Rencananya RDP itu akan digelar dalam Minggu ini dengan mengundang kedua belah pihak.
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait
