Pemblokiran Pantura Probolinggo Dilaporkan ke Polisi, BEM Probolinggo Soroti Hak Pengguna Jalan

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Pemblokiran jalur Pantura di Kabupaten Probolinggo pada 28 Oktober 2026 berbuntut laporan hukum. Aliansi BEM Probolinggo Raya mendatangi Polres Probolinggo untuk beraudiensi sekaligus menyerahkan laporan resmi terkait dugaan tindak pidana dalam aksi tersebut.

Langkah mahasiswa ini dilatarbelakangi dampak pemblokiran jalan yang sempat viral di media sosial. Selain mengganggu perjalanan pengguna jalan, jalur Pantura merupakan akses penting bagi kendaraan umum maupun distribusi barang.

Baca Juga

Aksi Demonstrasi, Mahasiswa Probolinggo Kecewa Pakta Integritas Batal Diteken Wali Kota

Koordinator Aliansi BEM Probolinggo Raya, Azam, mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penegakan hukum di Kabupaten Probolinggo.

“Kami tidak berhenti pada audiensi semata. Laporan resmi ini juga kami tembuskan kepada Polda Jawa Timur dan Kapolri sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Isu Politik, Hukum dan HAM Aliansi BEM Probolinggo Raya, Jefri Ali Mahmudi, menilai tindakan pemblokiran jalan perlu dikaji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga

Miliki Potensi Alam Beragam, Ranu Segaran Tiris Jadi Objek Penelitian Mahasiswa

Menurutnya, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak masyarakat, tetapi pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan hak pengguna jalan lainnya.

“Persoalan pemblokiran jalan Pantura ini harus dikaji secara serius melalui perspektif hukum. Kami meminta kepolisian mengusut persoalan ini berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan tekanan atau kepentingan tertentu,” kata Jefri.

Aliansi BEM Probolinggo Raya berharap laporan tersebut ditindaklanjuti secara objektif dan transparan. Mereka juga meminta kepolisian memberikan kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara.

Editor: Arif Ardliyanto