Gubernur Jatim Tinjau Dua Proyek APBD Bernilai Ratusan Miliar di Probolinggo

PROBOLINGGO, InewsProbolinggo.id - Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa meninjau dua proyek senilai kurang lebih Rp 157 miliar, pada Rabu (02/07/2023) siang.

Proyek tersebut meliputi perpanjangan dermaga sebesar Rp 97,2 miliar dan pembangunan gudang, beserta fasilitas pelabuhan sebesar Rp 60,0 miliar. a

Anggaran tersebut, sesuai data di halaman web layanan pengadaan secara elektronik ( LPSE).Kedua proyek tersebut, diketahui pengelolaannya dibawah pemerintah Provinsi Jatim.

Gubernur Khofifah berharap, dengan adanya pembangunan dua proyek itu, nantinya bisa membantu proses bongkar muat kapal, dan menambah income pendapatan Asli Daerah (PAD)  Provinsi Jawa Timur sekitar 10 miliar.

"Kita berharap Wali Kota segera menyiapkan BUMD. Supaya nanti teknis pelaksanaan di aspek bongkar muat, kerjasamanya dengan BUMD Kota Probolinggo,"ujar Khofifah.

Khofifah menyampaikan, kalau anggaran yang digunakan dalam pengerjaan perpanjangan dermaga saat ini, masih menggunakan dana APBD. Sehingga proses pengerjaan dilakukan dengan cara dicicil.

Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin merespon positif permintaan Gubernur Jatim soal penyiapan BUMD Kota Probolinggo, sebagai langkah kerjasama dengan Pemprov Jatim.

Menurut Hadi, kerjasama dimaksud bisa berupa suplai air bersih, jasa transportasi dan pergudangan. Di mana Pemkot Probolinggo, memiliki beberapa tanah aset.

"Tentu aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk depo logistik bongkar muat barang dari kapal di pelabuhan setempat,"ungkap Wali Kota Hadi.

Sementara Hamzah Mardianto selaku kontraktor CV Amanat berharap, kontraktor nasional yang mengerjakan Proyek Pelabuhan Probolinggo, bisa menjalankan pola kemitraan dengan kontraktor lokal.  

"Kemitraan ini bisa menjadi terobosan agar daerah memiliki kepedulian terhadap pembangunan infrastruktur,"ujarnya.

Menurutnya, selama ini ada kecemburuan kontraktor lokal karena proyek pembangunan infrastruktur  yang selalu dipegang oleh BUMN atau kontraktor nasional.  Kecemburuan muncul, karena seolah-olah pengusaha daerah tidak kebagian jatah.

"Padahal salah satu kesulitan kontraktor daerah karena tidak memiliki modal yang cukup, lantaran proyek yang ditawarkan cukup besar," pungkasnya.

Editor : Ahmad Hilmiddin