Lagi ! Anggota Dewan Kota Probolinggo Temukan Proyek Pembangunan Tidak Sesuai Bestek

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Pasca adanya inspeksi mendadak (Sidak) proyek pembangunan rehabilitasi kantor Kelurahan Jrebeng Lor, Kecamatan Kedupok oleh Komisi III DPRD Kota Probolinggo. Buntutnya, warga sekitar berencana melakukan aksi demo. 

Isu warga akan melakukan aksi demo itu, beredar sejak tadi pagi, Sabtu (24/9/2022). Namun hingga pukul 11.30 wib, isu yang beredar tersebut tidak terjadi. 

Baca Juga

Antisipasi Pungli Pada Penerbitan KTP dan KK, Pj Bupati Ugas Sidak Disdukcapil Probolinggo

Pantauan di lapangan, di lokasi proyek pembangunan tersebut, nampak para pekerja sedang bekerja. Proyek rehabilitasi itu, masih dalam proses pengerjaan. 

Salah seorang staf kantor Kelurahan Jrebeng Lor, Tirab saat ditemui di lokasi mengaku, tidak mengetahui ada isu warga yang akan melakukan aksi demo. 

"Saya tidak tahu ya," katanya. 

Baca Juga

Sidak Gabungan DPRD Kota Probolinggo, Setoran Parkir RSUD Moh Saleh Bermasalah

Bahkan, kata dia, sejak pagi ia sudah berada di lokasi proyek tidak mendengar akan ada aksi demo warga terkait pengerjaan proyek rehalitasi pembangunan kantor Kelurahan. 

Sementara berdasarkan papan nama proyek, pelaksanaan rehabilitasi kantor Kelurahan Jrebeng Lor senilai Rp 740 juta. Sedangkan pengerjaannya dimulai sejak 16 Agustus 2022 dan rampung pada 29 Desember 2022 mendatang. 

Salah seorang anggota Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Robet Riyanto mengatakan, hasil sidak yang dilakukan beberapa hari yang lalu, Komisi 3 menemukan ukuran besi kolom yang tidak sesuai dengan bestek. 

Baca Juga

Pastikan Ketersediaan Beras dan Stabilnya Harga Sembako, Pj Bupati Ugas Sidak Bulog dan Pasar

"Seharus besi kolom bangunan itu berukuran 8 mm, tapi fakta di lapangan besi kolom yang digunakan berkuran 6,8 mm. Ini kan sudah tidak sesuai," tandasnya. 

Robet menyebutkan, dari hasil temuan itu, Dinas PUPR setempat nantinya akan melakukan pembayaran sesuai harga besi kolom yang digunakan terhadap pihak penyedia. 

"Saya kira alasan Dinas PUPR ini tidak mendasar, karena persoalan pembayarannya nanti tetap mengacu pada kontrak yang sudah ditandatangani. Makanya kita nanti akan terus melakukan pengawasan terhadap pengerjaan proyek in,"paparnya.

Editor : Ahmad Hilmiddin