Beda Jumlah Guru di Bondowoso, DPRD Geram, Minta Inspektorat Turun

Asnawi Sabil Kepala BKPSDM Bondowoso, menyatakan tidak perlu mengajukan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Tahun 2022.

Menurut Sabil, Bondowoso tidak perlu lagi mengajukan kuota formasi guru, karena di kabupaten ini jumlah guru terbanyak, saat ini masih ada sisa 800 orang guru.

"Kalau kita mengajukan lagi harus berapa PPPK ini yang harus diterima. Wong Bondowoso terbanyak hari ini. Ini kan harus disampaikan ke publik, kita konteksnya bukan mengajukan tapi menuntaskan sisa kuota tahun kemarin yang belum selesai," ujarnya pada media, Kamis (23/6/2022).

Lebih lanjut, Sabil mengatakan, kuota guru itu diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

" Kita tidak bisa gegabah merumuskan seberapa kebutuhan PPPK ini, karena kemampuan keuangan daerah yang harus kita pertimbangkan," imbuhnya.

Soal kota guru PPPK kata Sabil, itu seharusnya pemerintah daerah yang mengajukan setelah berhitung seberapa kekuatan APBD untuk membiayainya.

"Kran pengajuan saat ini belum dibuka, kita saat ini hanya mau menuntaskan kuota yang sisanya 800 orang," tutupnya.

Di lain pihak, Sugiono Eksantoso Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) menyampaikan, bahwa di Bondowoso masih kekurangan guru sekitar kurang lebih 2000 orang.

Hal itu disampaikan Sugiono Kadispendik usai mengikuti penyerahan SK PPPK di Aula Ballroom Hotel Ijen View, Selasa (14/6/2022).

Menurut Sugiono, Dunia pendidikan di Bondowoso masih belum tercukupi, sampai saat ini pihaknya menyatakan bahwa hampir kurang lebih Dua Ribu lebih guru yang dibutuhkan untuk memberikan ilmu kepada anak didik di bondowoso.

"Kekurangan kita untuk guru masih Dua Ribu lebih, tapi saat ini masih terbantu untuk mengatasi kekurangan guru di Bondowoso," tegasnya.

Dikatakannya, jumlah kekurangan dua ribu guru tersebut merupakan jumlah total dari seluruh lembaga pendidikan yang ada di kabupaten bondowoso.

Selain itu, pihaknya akan mengajukan kembali kebutuhan guru setelah ada anggaran yang mungkin disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan guru, sehingga dengan begitu Problema kekurangan tenaga pendidik di Bondowoso bisa berkurang bahkan tercukupi sampai tuntas.

"Kita akan ajukan PPPK lagi mudah - mudahan ada anggaran dari pemerintah pusat," bebernya.

Sugiono masih belum mengetahui pasti tentang kebijakan - kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat, untuk itu, Sugiono memastikan jika tanpa kehadiran Honorer pendidikan tidak akan berjalan.

"Saya masih belum tahu pasti tentang kebijakan penghapusan Tenaga honorer itu, yang jelas tanpa Honorer tidak akan berjalan," imbuhnya.

Editor : Ahmad Hilmiddin