PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo menyatakan keprihatinan mendalam terhadap tingginya angka buta aksara di Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo tercatat sebagai salah satu dari tiga daerah dengan angka buta huruf (ABH) tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2024.
Kabupaten Sampang menempati peringkat pertama dengan ABH sebesar 14,02%, diikuti oleh Probolinggo (11,22%) dan Bondowoso (9,94%).
Ketua DPC GMNI Probolinggo, Devia Rosa Amalinda, menilai tingginya angka buta aksara mencerminkan masih belum terpenuhinya hak dasar masyarakat atas pendidikan. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus berlangsung.
"Butanya aksara bukan sekadar persoalan pendidikan, tetapi juga menyangkut kualitas hidup, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, dan masa depan generasi muda," ujar Rosa.
Ia menambahkan bahwa rendahnya literasi akan berdampak serius pada daya saing sumber daya manusia dan memperlebar jurang kesenjangan sosial.
Sebagai bentuk respons, GMNI Probolinggo mendorong Pemerintah Kabupaten Probolinggo—termasuk Bupati dan jajaran terkait—untuk segera mengambil langkah konkret, sistematis, dan menyasar wilayah-wilayah terpencil serta tertinggal yang paling terdampak.
GMNI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa, untuk turut serta dalam gerakan pemberantasan buta aksara.
"Kami percaya mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil adalah kunci utama dalam mengatasi keterbatasan yang ada," lanjut Rosa.
GMNI Probolinggo menekankan bahwa penghapusan buta aksara bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat.
Dengan pemerataan akses pendidikan, Kabupaten Probolinggo dapat membangun generasi yang tangguh, cerdas, dan sejahtera.
"Mari kita dorong agar pemerintah segera mengambil tindakan nyata. Pendidikan adalah fondasi kemajuan, dan tak boleh ada warga yang tertinggal karena buta huruf," tutup Rosa.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
