PROBOLINGGO, iNews.id - Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidi menanggapi dugaan pungutan terhadap eks PTT yang diberhentikan dari RSUD dr Mohamad Saleh. Tanggapan itu direalisasikan dengan mengundang 8 LSM untuk menandatangani surat yang ditujukan ke Presiden, Jum’at (4/3/22).
LSM Kota Probolinggo mengabaikan undangan Wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin pada jumat pagi (04/03/2022 ). Undangan tersebut rencananya digelar di gedung Puri Manggala Bhakti di jalan Panglima Sudirman Kota Probolinggo.
Sejumlah LSM tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena Wali Kota probolinggo tidak punya ranah untuk membahas kasus hukum tersebut. “Apa relevansinya Wali kota Probolinggo mengundang LSM Kota Probolinggo untuk hadir ke Kantornya. Bukankah Surat Terbuka kpd Presiden tsb tdk ditujukan kpd Wali kota. Lebih baik, Walikota memikirkan atau menindak lanjuti hasil Rekomendasi DPRD Kota Probolinggo”. Demikian kutipan komentar Fariji, kuasa hukum LSM Lira kota probolinggo.
Agenda pertemuan dengan delapan LSM itu untuk membahas adanya kasus jual-beli jabatan yang melibatkan oknum Di RSUD Dr. Moh.Saleh Kota Probolinggo. Namun sampai acara berlangsung pada pukul 08.00 WIB, tak satupun undangan dari pihak LSM yang hadir di hadapan Walikota .
"Yang terpenting sebelumnya saya sudah mengundang mereka, untuk mengajak bersama-sama mengungkap kasus ini, tentu jika memang ada yang menyebut salah satu nama oknumnya, saat ini juga akan diproses secara hukum dan dicopot jabatannya saat ini juga," kata Wali kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin.
Wali kota menjelaskan bahwa kewenangan hukum ini memang bukan ranah dari eksekutif, namun oknum yang terlaporkan tersebut adalah bagian dari kewenagan pemkot untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Ini adalah salah satu langkah responsif dari Pemerintah dan hal ini sangatlah penting karena beritanya sudah menyebar luas jika ada oknum yang bermain seperti ini," imbuhnya
Plt Direktur RSUD Dr. Moh Saleh, Dr. Abraar HS Kudda juga turut hadir dalam sidang terbuka ini, untuk membantu tindak lanjut laporan uang pelicin oleh aliansi LSM tersebut.
"Saya masih tetap menunggu respon penyampaian aspirasinya dari pihak LSM, paling tidak bisa mengirim surat berisi oknum yang terlibat saja sudah cukup, supaya Pemkot dapat dengan cepat memproses masalah ini," terangnya saat penutupan acara.
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait
