PROBOLINGGO, iNews.id - Rapat paripurna DPRD tentang jawaban Wali Kota Probolinggo soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pertanggungjawaban APBD 2021 dihujani interupsi. Akibatnya rapat paripurna yang digelar Senin (20/6) malam itu, tidak berlangsung lama.
Dua fraksi, yakni fraksi PDIP dan Gerindra langsung menginterupsi. Kedua fraksi tersebut meminta agar jawaban Wali Kota Probolinggo tidak dibaca, melainkan langsung diserahkan kepada fraksi-fraksi.
"Interupsi pimpinan. Jawaban Wali Kota Probolinggo terkait pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 sebaiknya langsung diserahkan saja kepada fraksi," ujar anggota fraksi PDIP, Imam Hanafi.
Mendapat interupsi tersebut, rapat paripurna yang dihadiri oleh jajaran eksekutif itu terlihat tegang. Namun tidak lama kemudian, lagi-lagi terdengar sela interupsi dari fraksi lainnya.
"Interupsi. Interupsi pimpinan, kami dari fraksi Gerindra. Sebaiknya jawaban Wali Kota ini langsung diserahkan saja. Saya sepakat dengan usulan dari fraksi PDIP," tandas Cahyono, anggota fraksi Gerindra.
Menurut dia, fraksi Gerindra sepakat dengan usulan dari fraksi PDIP bukan tanpa alasan. Namun dengan dibaca, jawaban Wali Kota itu akan menyita banyak waktu. "Sehingga untuk menyingkat waktu, lebih baik langsung diserahkan saja," katanya.
Sementara itu, dalam nota jawaban Wali Kota tersebut, semua pertanyaan dalam Pandangan Umum (PU) fraksi terurai jelas. Termasuk juga pertanyaan dari fraksi Gerindra soal dana hibah.
Menurut Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin, pemberian bantuan dana hibah itu dilakukan secara cepat mengingat adanya pandemi Covid 19. Sehingga masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : Ahmad Hilmiddin
Artikel Terkait
