Marak Oknum LSM Liar, Papdesi Kabupaten Probolinggo Temui DPRD

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Puluhan kepala desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Kabupaten Probolinggo menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. 

Ada beberapa persoalan yang dibahas pada kegiatan yang digelar Rabu (28/5/2025) itu, salah satunya terkait banyaknya oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang semakin liar.

Ketua DPC Papdesi Kabupaten Probolinggo Supriyanto mengatakan, pada prinsipnya pihak kepala desa menghargai adanya LSM sebagai kontrol sosial. Namun jangan sampai lupa apa yang menjadi legalitasnya, 

Menurutnya, para kepala desa ini sudah memiliki legalitas yang jelas, mereka punya SK resmi yang diakui pemerintah. Karena itu, LSM yang datang harusnya juga punya legalitas standing dan legalitas formal yang jelas. 

"Sehingga ketika ada dugaan itu  substansinya juga jelas, tidak dibuat-buat. Silahkan, kita fair, kita tidak membela kepala desa," terangnya.

Anto menjelaskan, selama ini marak oknum liar, di mana banyak yang datang ke desa dan mengaku LSM. Tidak sedikit meminta pelaporan keuangan bahkan meminta sejumlah uang sebagai ganti agar tidak melapor ke pihak berwenang. 

"Tetapi proses itu tidak ditangkap oleh institusi yang membidangi itu dengan tegas juga. Saya tidak butuh penyampaian terkait tupoksinya, tapi saya butuh ketegasannya," jelasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Muchlis mengatakan, terkait persoalan LSM itu, pihaknya sudah menyampaikan ke Bakesbangpol untuk melakukan perapian termasuk tentang bagaimana pola kerjanya.

Karena menurut informasi yang diterimanya dari kepala desa, sekarang marak LSM yang harusnya menjadi fungsi pengawasan malah menjadi pemeriksa keuangan. Sehingga mengganggu pekerjaan kepala desa.

"Oleh karena itu, kami barusan dengan ketua DPRD sudah berinisiatif
akan koordinasi dengan polres, kejaksaan, PMD dan perwakilan inspektorat serta perwakilan LSM," katanya.

Semua akan dipanggil untuk menyamakan kinerja, karena bagaimanapun desa merupakan salah satu pondasi ketahanan pangan. Jangan sampai tugasnya terganggu terhadap hal hal yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Editor : Arif Ardliyanto