PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id – Koperasi telah lama menjadi bagian penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan di Indonesia, tak terkecuali di Kota Probolinggo.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor ini kembali mendapat perhatian melalui gagasan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih (KMP) yang ditarget rampung pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.
Meski di Probolinggo geliat koperasi masih terasa, kondisi di lapangan menunjukkan berbagai dinamika.
Data dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) mencatat ada 234 koperasi yang terdaftar, namun hanya 126 yang aktif. Sisanya, 108 koperasi tidak lagi beroperasi.
Mayoritas koperasi yang masih bertahan bergerak di bidang simpan pinjam dengan bentuk koperasi konsumen.
Beberapa lainnya menjalankan usaha di sektor produksi dan perdagangan ritel. Hasil pemeriksaan terhadap 39 koperasi menunjukkan bahwa 21 koperasi masuk kategori sehat, sementara 18 lainnya cukup sehat.
Rencana pembentukan KMP di daerah pun menjadi perhatian legislatif. Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, menilai program ini positif namun perlu diwaspadai agar tak dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu.
“Potensi politisasi itu ada, apalagi jika pengurus diarahkan ke kelompok tertentu. Ini rawan menjadi proyek politik ketimbang upaya nyata pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya SDM pengurus koperasi, sebab keberhasilan koperasi sangat bergantung pada kemampuan orang-orang yang mengelolanya.
Hal serupa disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng. Ia menegaskan bahwa semangat koperasi harus lahir dari masyarakat, bukan sekadar menjalankan mandat dari atas.
“Kalau dibentuk karena paksaan program, masyarakat tak akan merasa memiliki. Padahal koperasi bisa menjadi solusi penting bagi UMKM, penguatan ekonomi lokal, dan ketahanan pangan,” ungkap Santi.
Di sisi lain, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminudin, menjelaskan bahwa tahap awal pembentukan KMP sudah dimulai melalui musyawarah kelurahan (muskel), yang dijadwalkan hingga 22 Mei 2025.
“Hingga kini, tujuh dari 29 kelurahan sudah melaksanakan muskel, seperti Kelurahan Pohsangit Kidul, Kedupok, Jrebeng Kidul, Sumber Taman, Kanigaran, Sukoharjo, dan Ketapang,” jelasnya.
Dengan segala tantangan yang ada, masa depan koperasi di Kota Probolinggo sangat ditentukan oleh sinergi tiga pilar: pemerintah yang terbuka, pengelola yang berkompeten, serta masyarakat yang partisipatif.
Jika ketiganya berjalan seiring, koperasi bisa kembali menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi rakyat.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
