PROBOLINGGO,iNewsProbolinggo.id - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memberi ruang atau kesempatan bagi anak untuk mengeluarkan pendapatnya sebagai bentuk pemenuhan hak partisipasi anak.
Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak, baik terkait kesehatan, stunting, pendidikan, lingkungan hidup, hak sipil, pekerja anak, kawin anak, kekerasan, dan lain sebagainya.
"Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana program dan kebijakan kita bisa memperhatikan mereka, salah satunya dengan mendengarkan masukan mereka, apa sebenarnya yang dirasakan dan caranya seperti apa yang sesuai dengan keinginan mereka,” ujar Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rr. Endah Sri Rejeki, Selasa (30/07/2024).
Endah Sri Rejeki menyebutkan, masih terdapat berbagai permasalahan dalam mengimplementasikan pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan di daerah, salah satunya adalah persepsi orang dewasa terhadap anak.
“Orang dewasa kerap kurang percaya pada kemampuan anak, seperti pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan, anak tidak diberi kesempatan untuk bicara, walaupun diundang. Hal ini pun dapat menyebabkan anak kurang percaya diri,” tandasnya.
Lebih jauh, perlu adanya penyamaan persepsi mengenai partisipasi anak dalam pembangunan guna memperkuat komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan hak partisipasi anak.
“Kita perlu memerankan anak bukan hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan dan juga menjadi bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi bersama,” tutur Endah Sri Rejeki.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo Rey Suwigtya mengatakan, banyaknya Forum Anak di berbagai tingkatan merupakan potensi yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan. Saat ini Forum Anak sudah terbentuk, hampir di 5 Kecamatan dan 29 kelurahan.
Tak hanya itu, Forum Anak juga merupakan bentuk partisipasi anak sebagai komunikator dalam masyarakat, di mana anak berkontribusi dalam sosialisasi dan advokasi program pemerintah agar terlaksana dengan baik dan mencapai target yang lebih luas.
“Selain itu, anak juga dapat berpartisipasi sebagai supervisor dengan memberikan masukan terkait perbaikan program atau kebijakan ke depannya. Kemudian anak juga bisa menjadi agent of changes, anak bisa menggerakkan masyarakat,”tuturnya.
Meski begitu, masih terdapat berbagai tantangan terkait pelibatan anak dalam proses pembangunan, diantaranya kehadiran anak dalam berbagai forum masih dimaknai secara simbolis atau sebagai pelengkap inklusivitas forum diskusi, belum meratanya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya suara anak di setiap tahapan pembangunan, dan lain sebagainya.
“Partisipasi anak dalam pembangunan merupakan suatu hal yang penting agar perencanaan program kegiatan yang kita siapkan bisa lebih responsif anak dan tentunya ini semua untuk tujuan kesejahteraan bagi kita bersama,” terang Rey Suwigtya.
Meresponnya, anggota Komisi VIII DPR RI H. Moehklas Sidik mengatakan, berbagai program kementerian sosial Republik Indonesia harus tepat dan mengenai sasaran kepada masyarakat yang menjadi rencana tujuan program itu.
“Berbagai program bagaimana agar tepat sasaran di masyarakat, masih banyak keluhan di kementerian sosial itu tidak tepat sasaran. Makanya harus ada prioritas yang diselesaikan,”pungkasnya.
Editor : Arif Ardliyanto
Artikel Terkait
