Begini Langkah DPRD Probolinggo Cegah Judi Online di Kalangan Pelajar

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id - Dalam rangka melakukan pencegahan praktek judi online sejak dini, khusunya kalangan pelajar. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo bakal memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo Rendra Hadi Kusuma mengatakan, langkah itu diambil guna memastikan generasi muda dapat terlindung dari bahaya judi online. Dan pemanggilan Disdikdaya itu guna berdiskusi secara langsung.

Baca Juga

Kedapatan Main Judi Online di Probolinggo, Sopir Asal Jawa Barat Diringkus Polres Setempat

Pihaknya ingin mendengarkan kesiapan dalam mencegah judi online tersebut. Tentu hal itu sangat penting dilakukan sebelum adanya korban dari kalangan pelajar dan para tenaga pendidik 

"Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang bisa terjadi, baik secara moral maupun finansial," terangnya, Selasa (24/12/2024)

Dengen kolaborasi itu, lanjut Rendra, diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk mencegah hal-hal negatif dari judi online di kalangan masyarakat. 

Baca Juga

Gegara Judi Online, Pria di Kota Probolinggo Nekat Gelapkan Uang Kades

"Kita harus proaktif, tidak hanya menunggu kasus terjadi. Bahaya judi online ini nyata, dan kita tidak ingin generasi muda kita terjebak," katanya.

Terpisah, Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Dwijoko Nurjadi mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima laporan terkait praktek tersebut, baik yang dilakukan pelajar ataupun tenaga pengajar. Namun hal itu, tetap perlu diwaspadai.

Karenanya, pihak Disdikdaya siap jika berkolaborasi dengan DPRD dalam melakukan pencegahan. Bahkan pihaknya siap memfasilitasi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam upaya pencegahan tersebut

Baca Juga

Kesal Kalah Judi Online Seorang Suami Tega Hajar, Cekik hingga Ancam Bunuh Istrinya

"Kalau DPRD menjadikan kami lokus sosialisasi, tentu ini langkah bagus. Kami siap mendukung dan memfasilitasi jika ada pembahasan lebih lanjut," ucapnya.

Dwijoko menambahkan, jika kewenangan Disdikdaya hanya mencakup jenjang pendidikan hingga SMP saja. Sementara untuk jenjang SMA itu sudah menjadi wewenang dari pemerintah provinsi.

Editor : Arif Ardliyanto