RKPDes Malasan Kulon Probolinggo Bahas Tentang Restrukturisasi Bumdes Yang Sempat Mati Suri

PROBOLINGGO, iNewsProbolinggo.id – Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Malasan Kulon, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo ini digelar dengan membahas restrukturisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang sempat mati suri.

Sekretaris Desa Malasan Kulon, Evi Susanti mengatakan, dengan dibentuknya sistem kepengurusan yang baru terhadap Bumdes di Malasan Kulon ini, diharapkan mampu memberikan dampak perubahan.

Baca Juga

Usulan Perbaikan Jalan Jadi Prioritas Pada Musdes RKPDes Tahun 2025 Desa Clarak Probolinggo

“Karena kan sebelumnya kondisi Bumdes disini sempat mati suri ya, nah dengan wajah baru di kepemimpinan ini, kami harap bisa memberikan perubahan yang positif, agar dapat menghasilkan pendapatan, atau income untuk desa Malasan Kulon ini,” terangnya.

Dalam sematan acara itu sendiri juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, tokoh masyarakat, PKK, BPD, dan pendamping desa.

Hal senada juga diucapkan oleh Staf Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Kabupaten Probolinggo Muhammad Arham. Ia berharap kegiatan – kegiatan semacam RKPDes atau Musdes seperti ini selalu dilaksanakan, agar dapat menampung semua aspirasi masyarakat desa setempat.

Baca Juga

Usulan Perbaikan Jalan Pertanian dan Usaha Air Minum Kemasan Warnai Musdes RKPDes Widoro

“Terutama untuk pembahasan yang tadi ya, tentang restrukturisasi Bumdes, dengan wajah baru yang saat ini, semoga bisa membidangi dengan baik, agar bisa menghasilkan PAD untuk Desa Malasan Kulon,” ucapnya.

Menurutnya, dengan digelarnya musdes di Malasan Kulon ini, menunjukkan jika pemerintah di desa tersebut sangat inklusi.

“Karena mau dan mempersilahkan masyarakat untuk berembug menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan di tahun 2025 mendatang,” imbuhnya.

Baca Juga

Terealisasi di Tahun 2024, Pengadaan Bor Air Bersih Kembali Diusulkan di RKPDes 2025 Desa Dawuhan

Masih bersama Muhammad Arham Desa Malasan Kulon merupakan desa yang memiliki keterbatasan air bersih, dan tingkat kerawanan kriminal yang tinggi.

“Jadi kami berharap dengan adanya RKP yang telah ditetapkan ini, pemerintah desa mampu mengatasi persoalan air bersih, dan tingkat keamanan  masyarakat desa, agar kemakmuran dan ketentraman bisa terwujud,” tandasnya

Editor : Arif Ardliyanto