JAKARTA, iNewsProbolinggo.id - Pertemuan lima Nahdliyin atau warga NU (Nahdlatul Ulama) dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, dikritik oleh berbagai pihak. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mengkritik keras karena pertemuan tersebut diduga sebagai ajang pencitraan bagi Israel.
"Kemampuan politiknya belum cukup, yang ada justru kedatangan teman-teman dipakai oleh Israel untuk berkampanye dan memberi legitimasi bahwa ada kelompok muslim yang berdiri di sisi mereka. Itu yang akan dimanfaatkan oleh Israel saya kira," kata Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi, Savic Ali, pada Senin (15/7/2024).
Savic menegaskan tindakan kelima Nahdliyin tersebut mencoreng nama baik organisasi dan bertentangan dengan misi PBNU dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
"Ya tentu saja, ini kan yang pertaruhannya citra organisasi, karena buat mereka yang nggak tahu bahwa pokoknya yang berangkat ini kader NU, dan mungkin di mata internasional akan berbeda," tuturnya.
Savic Ali juga menegaskan bahwa pertemuan para kadernya dengan Presiden Israel tidak memengaruhi posisi PBNU dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
"Saya kira dari dulu posisi NU sangat jelas dalam sejarah NU itu selalu berdiri di posisi Palestina dan berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina," katanya.
Savic menduga pertemuan ini berlangsung karena koneksi personal antar kadernya dengan petinggi Israel.
"Jadi sepertinya ini lobby-lobby dan network personal yang kemudian mendekati individu-individu yang dianggap kader NU untuk kemudian berkunjung ke sana dan juga bersama beberapa kader yang lain," ucap Savic.
PBNU akan memanggil kelima Nahdliyin tersebut untuk meminta klarifikasi dan kemungkinan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran organisasi.
"PBNU juga mengirim surat panggilan untuk kader-kader tersebut untuk datang dan memberikan klarifikasi ke PBNU, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang mengundang, siapa yang fasilitasi, di sana ngapain aja, dan seterusnya," katanya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya mengecam lima Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel, Isaac Herzog. Mereka dinilai melanggar konstitusi.
"Mereka melanggar konstitusi. Menteri Luar Negeri RI saja tidak pernah melakukan seperti itu. Apa mereka tidak paham bahwa Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel? Apa mereka nggak paham bahwa pemerintah Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel sepanjang mereka masih menjajah? Apa mereka juga tidak mengerti konstitusi RI," kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, pada Senin (15/7/2024).
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
